Kartel Masih Kuat, Perpres Sembako Bisa Tak Efektif

Wednesday 17 Jun 2015, 6 : 23 pm
daridulu.com/bambang tri

JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) soal pengendalian harga sembako dinilai belum cukup untuk menstabilkan harga bahan pokok.

Karena itu  pemerintah perlu serius memberantas kartel pangan.

“Bulog hanya mengendalikan beras, tapi yang lain diserahkan ke pasar. Kalau pasar masih dikuasai kartel, maka hanya mimpi Perpres bisa mengendalikan harga. Apalagi ada keterlibatan IMF,” kata aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (16/6/2015).

Menurut Tulus, kenaikan harga yang wajar hanya sekitar 5 %.

Karena itu kalau sampai 25 % – 40 % ini berbahaya.

Sehingga operasi pasar pejabat negara itu hanya simbolik dan pencitraan saja.

Karena setelah operasi pasar harga-harga itu naik kembali.

“Jadi, harus ada perubahan aturan secara mendasar agar masyarakat tidak terombang-ambing dengan kenaikan harga ini. Apalagi, sampai ada dorongan impor, berarti kartel yang masih memainkan harga sembako selama ini,”
ungkapnya.

YLKI sendiri sudah membuka pengaduan masyarakat di 10 kota provinsi; yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Babel, Makasar, Sumatera Selatan dan Lampung.

Bahwa masalah pangan ini bukan hanya ketersediaan, tapi juga keterjangkauan, kesehatan dan keamanan.

Tapi, faktanya semua diserahkan ke pasar.

Karena itu, Tulus berharap Indonesia menyontoh Malaysia yang mempunyai UU Kawalan harga, sehingga pengusaha dan pedagang melanggar ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka wajib ditindak tegas.

“Kalau tidak, maka sulit bisa mengedalikan harga sekaligus menindak pedagang nakal
termasuk kartel,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan Achmad Yaqub mengatakan pengendalian harga itu menjadi kewajiban negara.

Termasuk melakukan kedaulatan, ketahanan, ketersediaan, dan pendistribusian menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana ditentukan dalam UU No.17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Menurut Yaqub, persoalannya masyarakat tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan pangan, dan siapa yang bertanggung jawab.

“Menteri perdagangan, menteri keuangan dan menteri pertanian,” ungkapnya.

Sementara kalau Bulog menurut Yaqub, hanya berfungsi untuk pengadaan dan distribusi beras.

“Itu, amanat UU Pangan, apalagi impor itu sangat menggiurkan, mengingat kalau impor sejuta ton beras untungnya Rp 1 miliar, maka kalau satu kilogramnya beruntung Rp 1.000,- maka kalau sejuta ton beras itu akan beruntung Rp 1 triliun, dan itu terjadi sejak pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya. **cea

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

‘Fintech Lending’ Perlu Payung Hukum Kuat

JAKARTA-Era disrupsi sektor keuangan menjadi semakin tak terelakan. Anggota Komisi

Menkeu: Pejabat Kemenkeu Perlu Memiliki Sensitivitas Gender

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan perlunya para pejabat