JAKARTA-Kalangan DPR menyarankan agar Kemenko Perekonomian menggandeng Kemenaker dan Kemendes dalam implementasi Kartu Prakerja.
Alasannya dua Kementerian tersebut paling memahami lapangan , terutama yang berkaitan dengan data warga terdampak Covid-19.
“Sebaiknya berkoordinasi dengan ke Menaker dan Mendes PDT. Karena ada pendamping desa, kepala desa, dia ujung tombak pemerintah,” kata anggota Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua Upa melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Legislator asal Dapil NTT ini mengakui program ini awalnya untuk mengatasi pengangguran kemudian berubah menjadi program bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Masyarakat daerah itu paling terdampak Covid-19. Jadi bukan hanya masyarakat urban saja, alias perkotaan,” ucapnya.
Namun sayangnya, kata Dipo, masyarakat daerah luar Jawa yang belum merasakan dan menikmati infrastruktur telekomuniksinya tentu kesulitan ikut program tersebut.
“Bagaimana yang ada di daerah, dapil saya NTT, warga mau daftar saja tidak ada sinyal,” ungkanya lagi.
Lebih jauh Dipo menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dan Kementerian Ketenagakerjaan dinilai memiliki pengalaman dalam penyaluran dana desa dan BLT.
“Jadi tidak ada salahnya menggandeng menteri terkait untuk memeratakan Kartu Prakerja tersebut,” paparnya.
Apalagi, kata mantan Pengurus Ansor, masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat daerah dan pedesaan.
“Perangkat Desa memiliki peran yang signifikan dalam hal ini.”
Dia tak membantah banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendaftar Kartu Prakerja. Karena memang wilayah NTT terutama infrastruktur dan jaringan telekomunikasi belum merata.
Diakui Dipo, setiap kebijakan pasti ada plus minusnya, termasuk dalam program Kartu Pra Kerja.
“Yang jelas dengan suasana Covid ini kan anggaran naik terus. Dugaan kebocoran anggaran jelas berpotensi ada, tapi kita tidak boleh menuduh,”katanya.
