Kasus Hukum Komisioner KY Timbulkan Kegaduhan Politik

Wednesday 29 Jul 2015, 4 : 53 pm

JAKARTA –Komisi III DPR meminta proses hukum terhadap komisioner Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri harus dihentikan. Alasannya kasus ini sudah menimbulkan kegaduhan politik. “Karena ini bukan hanya persoalan antara Sarpin dengan kedua komisioner KY, tapi sudah membawa ketegangan antar lembaga, yakni Polri dan KY,” kata anggota Komisi III DPR, Taufiqul Hadi di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Anggota Fraksi Partai Nasdem itu menambahkan kasus ini berimbas negatif. Karena masyarakat sudah menilai kurang baik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum terkait kekisruhan tersebut. Kalau hilang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga konstitusional tersebut maka hancur juga kepercayaan terhadap negara.

Seharusnya, lanjut Taufiqul, sejak awal kasus ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Polri mestinya terlebih dahulu mencermati posisi kedua komisioner KY tersebut saat mengeluarkan pernyataan atau statement terkait hakim Sarpin.

Polri perlu memperhatikan, dalam rangka apa kedua komisioner KY itu bicara. Seharusnya ditinjau dulu, apakah statement keduanya dalam posisi mereka bersikap dan bertugas karena tugas negara dalam menilai hakim Sarpin.

Menurut dia, jika dalam posisi tugas negara maka tidak boleh digugat, karena dalih telah melakukan pencemaran nama baik. “Kecuali mereka mengeluarkan statement tersebut secara pribadi dan tidak mewakili institusi Komisi Yudisial,” jelasnya.

Dia menyesalkan terlampau cepatnya pihak Bareskim Polri yang memberikan status tersangka kepada kedua komisioner KY tersebut. Sebab, langkah Polri itu dapat memposisikan pihak kepolisian kepada preseden negatif dan dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat. “Makanya pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menangani kasus tersebut,” imbuhnya.

Politisi Partai Nasdem tersebut khawatir kondisi di mana sesama lembaga konstitusional saling berhadapan akan semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. “Kalau institusi hukum seperti KY, kepolisian saling berhadapan maka menimbulkan kerunyaman,” imbuhnya. **cea

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Ini Surat Terbuka Kader Golkar Untuk Airlangga Hartarto

JAKARTA-Kader Partai Golkar, Rudolfus Jack Paskalis menulis surat terbuka untuk
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Menihilkan Peran DPD Merupakan Penghinaan dan Pengkhianatan

Ole: Anthony Budiawan Daerah yang dimaksud di sini merujuk suatu