Kasus Pencemaran Laut Timor Dibantu 9 Pengacara Internasional

Ferdi Tanoni

KUPANG-Sembilan pengacara internasional dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat tengah mengumpulkan bukti-bukti tentang dampak pencemaran Laut Timor di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat meledaknya kilang minyak Montara pada 21 Agustus 2009.

Para pengacara yang juga ahli dalam bidang pencemaran lingkungan ini bekerja sama dengan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni dalam upaya mengumpulkan bukti serta data dengan metode penelitian langsung ke lapangan serta wawancara dengan warga yang terkena dampak pencemaran tersebut.

Ketua YPTB Ferdi Tanoni, membenarkan keterlibatan para pengacara internasional dalam kerja sama untuk mengumpulkan bukti-bukti pencemaran itu, karena lembaga non pemerintah itu terus menyuarakan masalah tersebut untuk menggugah perhatian dunia agar segera mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Baca :  Pangkas Pejabat Eselon, PKB: Jokowi Ingin APBN Tepat Sasaran

Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu mengatakan para pengacara dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat itu sudah mengumpulkan bukti serta data untuk dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan Federal Australia, sejak pekan lalu di wilayah Kota dan Kabupaten Kupang serta Rote Ndao.

“Bukti-bukti pencemaran yang mereka kumpulkan itu dinilai sudah cukup positif dengan bukti pencemaran di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009,” kata Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedubes Australia itu dalam surat elektroniknya kepada Koran Madura, Minggu (2/11).

YPTB pimpinan Ferdi Tanoni itu sudah diberi kepercayaan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor sejak Juni 2014 dengan dua cara penyelesaian secara simultan. “Langkah penyelesaian pertama, saya akan terus menempuh jalur diplomasi dengan terus mendesak Pemerintah Australia untuk turut bertanggung jawab. Kedua, melakukan persiapan dan pemantapan litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Australia,” katanya.

Baca :  Kartu Prakerja, Menko Disarankan Bersinergi Dengan Kemenaker-Kemendes