Kasus Penyelundupan Moge, Menkeu: Ini Pengkhianatan Kepercayaan Publik

Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri BUMN dan Dirjen Bea dan Cukai menyaksikan moge yang diselundupkan oleh pejabat Garuda Indonesia, dalam keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/12)

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara tentang penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat Garuda. Kecurigaan ini muncul saat ada pengakuan bahwa kuda besi ini dibeli melalui online.

Menurutnya, penyelundupan Moge ini sebagai bentuk pengkhianatan kepercayaan publik oleh pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kejadian ini juga merupakan pengkhianatan atas kepercayaan publik kepada para pejabat BUMN yang seharusnya mengemban tugas secara amanah. BUMN sebagai kekayaan milik negara milik rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai instrumen pembangunan Indonesia seharusnya dikelola secara jujur, profesional, kompeten dan berintegritas; bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan korupsi,” tulis Sri Mulyani.

Seperti diberitakan, kasus dugaan penyelundupan motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda mahal merek Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru dibeli dari Airbus (Touluse Perancis) membuat heboh masyarakat Indonesia. Apalagi, terduga pelaku penyelundupan ini tak lain adalah Direktur Utama PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang biasa disapa Ari Askhara.

Baca :  Ini Isi Surat Sri Mulyani ke Pegawai Ditjen Pajak

Menkeu menjelaskan, pada tanggal 17 November 2019 pesawat GA 9721 Airbus 330-900 NEO mendarat di Cengkareng dan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia. Bea Cukai melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan ditemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS.
Barang tersebut tidak dideklarasikan.

“Pembawaan barang impor penumpang tidak diberitahukan. Jajaran Bea Cukai masih terus melakukan pemeriksaan atas pelanggaran UU dan aturan Kepabeanan baik secara perdata maupun pidana,” tulis Menkeu dalam fan page facebooknya Kamis (5/12) malam.

Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan penjelasan laporan Komite Audit dan Laporan Komisaris Garuda atas kejadian tersebut yang menunjukkan pelanggaran di bidang: tata kelola perusahaan (corporate governance), etika dan perizinan oleh direksi Garuda. Menkeu menilai kejadian tersebut mencederai reputasi PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik dan pemegang bendera (flag carrier) Indonesia.

Baca :  Menkeu: Korupsi, Musuh Nyata Integritas

“Kami mengajak semua pihak untuk menjaga Indonesia dari bahaya korupsi yang merusak negara dan perekonomian Indonesia. Jaga terus wilayah Indonesia dari kejahatan penyelundupan,” pungkas Sri Mulyani.