JAKARTA-Kebijakan negara yang belum berpihak pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah memberikan kesan negatif. Seolah orang-orang KTI yang datang ke Jakarta dipandang dekat dengan premanisme. “Kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia Timur tersebut akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial karena kebijakan negara tidak berpihak pada rakyat,” kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida bersama sejumlah tokoh KTI, yakni Muhammad Syukur Mandar, Hatta Taliwang, Benny Matindas, Robert B. Keytimu, HAR Maklin, Boy Simpotan, Petrus Selestinus, Franky Maramis, Mikel Manufandu, Basri Amin, Julis Bobo, Roy Simbiak, dan Jefry di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/3).
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) rencananya akan menggelar Kongres untuk membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau Federasi, menuju Indonesia yang lebih baik, di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 20 Mei mendatang. “Selama ini pemerintah telah gagal membangun Indonesia yang berkeadilan. Kasus anarkisme masyarakat timur itu tak boleh terus-menerus dibiarkan. Untuk itulah federasi sebagai alternative dan ini bukan makar,”terangnya Lao Ode lagi.
Menurut salah satu Juru bicara PIT, Muhammad Syukur Mandar, pembahasan NKRI tersebut karena sistem ini dinilai telah gagal. Selain itu NKRI dianggap tak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Yang terjadi, ketimpangan sosial, sehingga masyarakat Indonesia timur dipersepsikan sebagai preman, anarkis, dan itu diperkuat dengan symbol John Key, Hercules, Sangaji dan lain-lain,” ujarnya.
NKRI yang sudah 68 tahun ini, sambung Syukur lagi, menganut sistem politik negara yang gagal, karena negara tidak hadir melindungu rakyat. Oleh sebab itu federasi sebagai salah satu alternative pengganti NKRI. “Kalau pun tetap NKRI, maka sistem pengelolaan negara harus diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Syukur, federasi justru akan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Apalagi, SDA di Indoensia Timur sangat potensial dari pertambangan maupun minyak dan gas alamnya. “Dengan penduduk yang kecil, dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat Indoensia Timur sejahtera, namun yang terjadi adalah kemiskinan. Inilah yang mesti dperbaiki,” ungkapnya.
Syukur membantah kongres PTI ini sengaja dilakukan menjelang pemilu 2014, karena hal itu sudah dibicarakan sejak reformasi 1998 silam. “Yang jelas forum ini bukan untuk mendegradasi posisi Indonesia, tapi lebih dimaknai sebagai forum yang memberi artikulasi dan penjabaran lebih komprehensif atas peran Negara dalam memakmurkan rakyatnya untuk memicu semangat nasionalisme baru,” pungkasnya. **can
