JAKARTA-Senator asal Yogyakarta Muhammad Afnan Hadikusumo menegaskan DPD RI sudah melakukan pemberdayaan di daerah, termasuk membentuk kaukus anti korupsi.
Selain itu, DPD berusaha membuat kebijakan melalui regulasi (UU).
Di mana pasca keputusan MK No.12 tahun 2013 DPD RI perannya sudah naik satu tingkat, yaitu mengikuti pembahasan RUU sampai pengajuan daftar inventarisasi masalah (DIM).
“Ke depan DPD RI akan terus meningkatkan kinerjanya khususnya terkait dengan kesejahteraan rakyat,” katanya di Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Sementara itu Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahniel Anzar Simanjuntak menegaska korupsi itu terjadi akibat tata kelola pemerintahan yang buruk, tidak transparan, dan tidak akuntabel.
Di mana APBN selalu dikorupsi, dimalingi, sehingga perekeonomian tidak berjalan asimetris, tidak kompetitif, karena dikuasai oleh pemburu rente.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi melambat, pelayanan publik lambat, dan buruk, harga-harga sembako mahal, dan sebagainya.
Selain itu kata Dahniel, korupsi itu selalu digeser menjadi isu elit, dan di mana dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain justru memperlebar kesenjangan di daerah.
“Itu sangat berbahaya dan bisa membuat negara ini amburadul, serta bisa menjadi pemicu desintegrasi bangsa. Untuk itu, peran organisasi keagamaan sangat penting untuk mendukung gerakan anti korupsi,” jelas Ketua Pemuda Muhammadiyah itu.
Hanya saja Dahnil khawatir karena ada agenda sistematis untuk melemahkan KPK.
Di mana Presiden Jokowi dalam perdebatan pro dan kontranya revisi UU KPK, tidak tampil sebagai pemimpin, tidak mempunyai komitmen untuk pemberantasan korupsi.
“Maka pendapatnya berbeda dengan menteri-menterinya, yang justru mendukung revisi UU KPK sampai terjadi kegaduhan kabinet. Ada kriminalisasi komisioner KPK, Jokowi hanya marah di depan publik, bukan di depan menteri. Harusnya tunjukkan beliau itu sebagai pemimpin yang mengedepankan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. **aec
