Kebijakan Tak Jelas, Petani Tebu Segera Gulung Tikar

Thursday 26 Apr 2018, 3 : 39 pm
kompas

JAKARTA-Kalangan petani tebu mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mengatasi masalah pergulaan nasional yang saat ini kritis. Pasalnya panen raya tebu tinggal beberapa hari lagi, yakni Mei 2018.

“Sayangnya pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas terhadap komoditi gula nasional. Masalah utamanya, soal HPP (Harga Pokok Produksi ) yang biasa setiap menjelang musim panen, ada penetapan HPP dari Menteri Perdagangan dan siapa saja yang akan membeli gula petani itu dan pabrik gula mana yang ditugaskan menyerap,” kata Ketua umum DPP APTRI ( Asosiasi Petani tebu Rakyat Indonesia), Abdul Wachid dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Yang lebih mengkhawatirkan, kata anggota Komisi VI DPR, APTRI menduga saat ini gula Impor kristal putih sudah membanjiri pasar.

“Salah satunya bermerk MATAHARI dengan harga yang cukup murah Rp 9000/kg. Sedangkan petani tebu minta panen tebu 2018n harga gula petani bisa laku minimal Rp 10,500/kg, malah syukur bisa laku Rp 12,500/Kg,” tambahnya.

Wachid membeberkan kondisi pasar gula saat ini, dimana ada satu pabrik gula Kebun Agung, Jateng dan Jatim yang sudah giling atau panen tebu pada minggu ini.

“Namun pada saat lelang gula petani, ternyata hampir tidak ada pedagang yang mau beli gula dengan alasan pasar lesu,” jelasnya lagi.

Oleh karena itu, lanjut Wachid, petani berharap harga gula pada tingkat wajar. Karena HPP di Kebun sudah cukup mahal di antaranya, penyebabnya antara lain,

Pertama harga sewa lahan tebu mahal di karenakan para pemilik kebun menghitung biaya hidup semua nya naik dan mahal,Listrik, BBM, pajak Beras.

Kedua, Upah tenaga kerja tanam, panen semakin mahal karena dampak beban biaya hidup.

Ketiga, Petani tebu semakin susah mendapatkan pupuk bersubsidi . Akhir nya beli pupuk non subsidi yg harganya tiga kali lipat .

Keempat, Biaya tanam dan panen tebu yang dulu di pemerintahan Ibu Mega Pak SBY petani dengan mudah dapat pinjaman kredit murah ( KKPE) kredit Ketahanan Pangan dan Energi , dengan bunga 6 persen pertahun sekarang di ganti KUR dengan bunga 9 persen pertahun, dapat nya kredit susah , akhirnya petani cari kredit pihak ke tiga dengan bunga 15%-20% pertahun. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Atasi PHK, Pemerintah Perkuat Ekonomi Pedesaan

JAKARTA-Pemerintah menggenjot beberapa program untuk meningkatkan perekonomian nasional guna menangkal

Hasil Survei LKPI : Mayoritas Masyarakat, 87,9% Ingin Presiden Miliki Pemahaman Ekonomi

JAKARTA– Survei ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Preferensi Masyarakat