Hal senada terkait RUU Minerba disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan sinkronisasi lintas kementerian yang mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membahas beleid tersebut, khususnya dengan Kemenkeu terkait penerimaan negara, Kemenperin mengenai hilirisasi, dan Kemendagri terkait dengan perizinan di tingkat daerah.
Jonan mengatakan, secara garis besar ada 12 poin yang menjadi DIM dalam penyusunan RUU Minerba.
“Enam diantaranya merupakan usulan dari pemerintah, dan enam lainnya menjadi usulan pemerintah dan DPR,” terangnya.
Keenam poin yang menjadi usulan pemerintah adalah penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba, mendorong peningkatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba, dan pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.
Sedangkan enam poin lainnya yang menjadi usulan pemerintah dan DPR,yaitu mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersedianya rencana pertambangan minerba, serta penguatan peran pemerintah pusat dalam bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya, pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU Mulut Tambang, penguatan peran BUMN, serta perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi.
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menerangkan, revisi UU Minerba merupakan inisiatif DPR yang sudah dibahas sejak tahun 2017 dan ditetapkan menjadi draft pada 10 April 2018. Draft revisi tersebut kemudian sudah disampaikan kepada Presiden RI pada 11 April 2018.
Selanjutnya, pada 5 Juni 2018, Presiden mengirimkan surat ke DPR dan menunjuk lima kementerian untuk mewakili pemerintah membahas revisi UU Minerba.
“Kami belum bisa membahas apabila tidak ada DIM. Memang perlu ada sinkronisasi antara kementerian yang terkait,” tandasnya
