JAKARTA-Sumber kegaduhan bangsa bukan karena banyaknya aksi demo. Namun yang terjadi adalah masalah kesenjangan sosial-ekonomi yang dipicu menjadi masalah politik-ideologis oleh seseorang atau sekelompok orang yang justru dipersepsi oleh masyarakat muslim sebagai sumber kesenjangan. “Panglima TNI sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa inti masalah adalah kesenjangan sosial-ekonomi dan penguasaan aset kekayaan nasional di tangan segelintir orang,” kata anggota Komisi IV DPR Mahfuz Sidiq dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Mahfuz menyitir pembacan puisi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam Rapimnas Partai Golkar tentu sangat menarik. Apalagi puisi itu menggambarkan paparan tentang menjaga dan membangun NKRI. “Panglima TNI sedang menunjukkan inti masalah yang sedang berkecamuk di banyak pikiran dan perasaan masyarakat Indonesia. Masalah yang jika tidak dicarikan solusi sistemik dan struktural, akan menjadi ancaman nyata bagi NKRI,” ujarnya
Menurut pandangan politisi dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini, dalam sejarah konflik ummat manusia di manapun, ini adalah sebab pokok dari berbagai konflik, perpecahan dan kehancuran banyak bangsa. “Maka, sudah sepatutnya semua pihak terutama para pemimpin lembaga negara, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat menyadari betul hal ini,” jelasnya.
Lebih jauh kata Alumnus FISIP UI ini, mereka harus keluar dari perangkap polarisasi ideologis dalam melihat dan menyikapi masalah bangsa. Tapi berani dan mau untuk masuk ke jantung masalah yang sebenarnya. Ingatlah akan pepatan: “Memahami masalah adalah setengah dari jawaban”. Jika salah memahami masalah, maka kita tak akan pernah sampai kepada jawaban. Yang terjadi justru kita menambah masalah baru,” paparnya.
Lebih lanjut Mahfuz mendukung agar TNI terus menjelaskan kepada semua unsur masyarkat akan hal ini. Ini tugas kenegaraan dan kebangsaan TNI yang diatur dan dijamin UU. Jangan tunggu bangsa ini larut dalam konflik, lalu TNI baru ambil peran sebagai pemadam kebakaran.
Selama ini, kata Mahfuz, ada upaya menggiring opini bahwa ancaman NKRI adalah kelompok-kelompok muslim yang aktif bergerak membela hak-hak agamanya tapi kemudian diberi stempel anti keberagaman, anti pancasila dan anti NKRI.
Sebaliknya pihak yang menjadi sumber awal kegaduhan justru ditampilkan sebagai simbol keberagaman, Pancasila dan NKRI. Dari penggiringan opini ini muncul dua masalah baru, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.
Pertama, terjadi gejala polarisasi ideologis antara masyarakat muslim dan non-muslim. Kedua, ada gejala konflik horizontal antar unsur masyarakat muslim, yaitu antara yang mengklaim pihak moderat dan yang dituding pihak radikal.
“Saya setuju penuh dengan pernyataan wapres JK saat maraknya aksi bela Islam di Jakarta. Beliau katakan bahwa di balik aksi ini ada endapan rasa ketidakadilan akibat kesenjangan ekonomi yang sangat besar,” imbuhnya. ***
