JAMBI-Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) baru mampu menjangkau 950 ribu jiwa dari sekitar 4,5 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup dalam kondisi marginal dan terpinggirkan pada pelaksanaan Program Peduli fase kedua di tahun 2015-2016. “Karena itu masalah eksklusi sosial di Indonesia tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan prasarana semata, tetapi juga dengan cara memperkuat kapasitas sosial dan meningkatkan akses mereka pada layanan yang disediakan oleh pemerintah,” kata Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PMK, Ir Magdalena MM, ketika menyampaikan sambutan workshop untuk Mendorong Sinergi Lintas Wilayah untuk Pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di Sepanjang Lintas Tengah Sumatera, di Jambi, Rabu (27/9).
Melalui Program Peduli kata dia, Kementerian PMK memastikan pembangunan di Indonesia yang inklusif dapat terlaksana, baik oleh pemerintah daerah maupun Civil Society Organization (CSO) pelaksana program.
Untuk mengimplementasikannya, Kemenko PMK bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) sebagai managing partner program dan 6 mitra payung berikut mitra kerjanya di 121 kabupaten di 13 Provinsi di Indonesia. Khusus untuk pilar masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam, pihaknya bekerjasama dengan lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Partnership.
Senior Advisor Program Peduli The Asia Foundation, Dr. Ir. Sujana Royat, DEA pada kesempatan yang sama mengatakan khusus pemberdayaan SAD, pihaknya dan Partnership bekerjasama dengan SSS Pundi Sumatera yang bekersa di 4 Kabupaten dari 2 Provinsi di Sumatera, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun Kabupaten Merangin, dan Dhamasraya.
Program Peduli kata Sujana, dulu bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Peduli. Sejak awal program ini memang di-design khusus untuk menjangkau masyarakat marginal yang selama ini tidak tersentuh oleh program regular pemerintah seperti PNPM Mandiri Pedesaan. “Sampai sekarang pun masih ada pejabat di Indonesia yang tidak memberikan layanan dasar, bahkan menolak memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warganya karena perbedaan suku Ras dan Agama,” kata mantan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesra tersebut.
Program Peduli tambah Sujana ingin menciptakan agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun. Karenanya program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat kecil yang paling membutuhkan, seperti Suku Anak Dalam (SAD) di pulau Sumatera.
Workshop yang dirangkai dengan acara Malam Peduli ini digagas oleh SSS Pundi Sumatera bekerjasama dengan Partnership dan Pemerintah Provinsi Jambi. Di acara ini 4 pemerintah kabupaten menyampaikan langsung progres program daerahnya masing-masing terkait pemberdayaan SAD di hadapan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PMK dan Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial.
Selain undangan dari jajaran kementerian dan Pemerintah Daerah, juga hadir tamu undangan dari bank di Jambi, para aktivis Sahabat Pendukung SAD (Sudung), akademisi, komunitas SAD Sendiri, wartawan lokal dan penulis Novelis asal Kalimantan Barat.
Tak hanya menampilkan seni komunitas SAD, teater oleh sanggar lokal di Jambi, juga launching Novel SAD yang ditulis oleh Novelis dari Kalimantan Barat, Paul Tao Widodo.
