Kemenko Polhukam Siap Kawal Revisi RUU Penyiaran

Thursday 24 May 2018, 1 : 38 am
by

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam) siap mengawal proses revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekretaris Menko Polhukam Yoedhi Swastono mengatakan pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap RUU Penyiaran ini.

“Pemerintah akan terus mengawal RUU Penyiaran dan mengupayakan penyiaran untuk kepentingan publik seperti yang diamanatkan di Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945,” ujarnya saat menerima audiensi Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Rabu (23/5).

Anggota KNRP Ade Armando mengatakan KNRP yang terdiri dari paling tidak 160 akademisi dan praktisi serta 20 organisasi masyarakat sipil mendukung percepatan migrasi penyiaran digital dengan pola muliplekser tunggal (single-mux).

Baca juga :  Jombang Siap Menangkan Bambang - Said

Menurutnya menjadikan pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam penyiaran digital merupakan pilihan terbaik untuk memastikan penyiaran berpihak pada kepentingan publik, sementara pihak swasta cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi dan politik.

“Kami mendukung pemerintah menjadi pemegang otoritas dalam penyiaran digital. Kami yakin pemerintah mampu,” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

gatti

Adalah jurnalis senior yang memiliki spesialisasi dalam membuat analisis ekonomi dan politik.

Komentar


HI THERE!

Eu qui dicat praesent iracundia, fierent partiendo referrentur ne est, ius ea falli dolor copiosae. Usu atqui veniam ea, his oportere facilisis suscipiantur ei. Qui in meliore conceptam, nam esse option eu. Oratio voluptatibus ex vel.

Wawancara

BANNER

Berita Populer

Don't Miss

Jatah KIH Cuma Wakil Pimpinan AKD

JAKARTA-Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya sepakat memberikan jatah sejumah pimpinan

DPD RI Utamakan Kepentingan Daerah, Bukan Sektoral

JAKARTA-Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang