Kemenperin Bina 250 Santri Jadi Wirausaha Industri Baru

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (18/2).

TANGERANG-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) konsisten untuk terus menumbuhkan wirausaha industri baru dari lingkungan pondok pesantren melalui program Santripreneur.

Langkah strategis ini sejalan dengan upaya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri sekaligus penerapan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Kami juga ingin mengambil peluang adanya momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia, sehingga generasi muda kita bisa berindustri dan berkreasi dengan bekal kompetensi dan inovasi melalui berbagai program pelatihan yang kami berikan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (18/2).

Oleh karena itu, pada tahun ini, dimulai kembali pelaksanaan bimbingan teknis serta fasilitasi mesin dan peralatan kepada pondok pesantren.

“Program perdana tahun 2020 diikuti oleh 250 santri, terdiri dari tiga ponpes di wilayah Banten, yakni Ponpes Madinatunnajah, Ponpes Al Fathaniyah dan Ponpes Riyadlul Jannah,” ungkap Gati.

Baca :  Lulusan Santripreneur Binaan Kemenperin Lampaui 8 Ribu Peserta

Menurut Dirjen IKMA, ketiga ponpes itu telah mengajukan proposal sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti program Bimtek Wirausaha IKM Pengolahan Roti untuk Ponpes Maditunnajah dan Ponpes Al-Fathaniyah, serta Bimtek dan Fasilitasi Mesin/ Peralatan Perbengkelan Roda Dua di Ponpes Riyadlul Jannah.

“Kami terus menjalankan pogram ini untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren dan menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan di kalangan santri maupun alumni santri,” jelasnya.

Bahkan, dalam kegiatan bimtek tersebut, dihadirkan narasumber dari Amazon Web Service (AWS) dan IdEA yang memberikan wawasan tentang perkembangan cloud computing dan digital marketing, yang merupakan bagian dari penopang teknologi industri 4.0.

“Di era teknologi informasi saat ini, cloud computing telah tersedia di sekitar kita. Kami berharap, awareness kita untuk memanfaatkan berbagai fitur dari cloud computing tersebut dapat membawa keuntungan,” paparnya.

Baca :  Kontribusi Manufaktur Terhadap Perekonomian 17%

Gati menambahkan, wirausaha memegang peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan data Global Entrepreneurship Index 2018, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-94 dalam hal kewirausahaan diantara 137 negara atau menempati posisi ke16 diantara negara-negara Asia Pasifik.

Sejak tahun 2013, Ditjen IKMA telah membina sebanyak 46 pondok pesantren dengan melibatkan lebih dari 8.628 santri melalui program pelatihan produksi dan motivasi kewirausahaan. Cakupan ruang lingkup pembinaannya, antara lain pelatihan produksi dan bantuan mesin/peralatan di bidang olahan pangan dan minuman seperti roti dan kopi.

Baca :  Hasil Program Santripreneur, Ponpes Sunan Drajat Produksi 4.000 Sandal Jepit

Selanjutnya, perbengkelan roda dua, kerajinan boneka dan kain perca, konveksi busana muslim dan seragam, daur ulang sampah serta produksi pupuk organik cair.

“Program Santripreneur ini sudah berhasil diterapkan dengan baik sampai saat ini oleh ponpes yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan,” tuturnya.

Gati pun menyampaikan, pihaknya membuka kesempatan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia yang ingin mengikuti program Santripreneur, untuk mengirimkan proposalnya langsung ke kantor Ditjen IKMA Kemenperin, Jakarta, atau bisa menghubungi melalui akun @ditjenikma di berbagai kanal media sosial.

“Kami meyakini, upaya pemberdayaan para santri melalui program Santripreneur ini akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga turut memacu perekonomian nasional,” tegasnya.

Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Kemenperin dengan stakeholder seperti pemerintah daerah dan pondok pesantren.