Kemenperin Dorong Pegembangan Industri Garam Nasional

Friday 12 Apr 2013, 7 : 26 pm
by
ILustrasi/Petani memanen garam di Pamekasan, Madura

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri garam nasional.

Melalui Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, yang berada di bawah koordinasi Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian, telah meluncurkan dua inovasi teknologi tepat guna pegaraman yang siap diaplikasikan di sentra garam rakyat.

Pertama, proses pembuatan garam NaCl dengan media isolator pada meja kristalisasi (nomor pendaftaran paten ID P0033348).

Kedua, proses produksi garam beryodium di lahan pegaraman pada meja kristalisasi dengan media isolator (nomor pendaftaran paten P00201300197).

Dua inovasi teknologi tersebut dipaparkan pada acara Desiminasi Hasil Litbang dalam Mewujudkan Hilirisasi Industri Hijau di Ruang Rajawali, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa – 9 April 2013.

Sebagai pembicara sekaligus inventor, Sudarto dengan disaksikan oleh Wamenperin Alex SW Retraubun dan Kepala BPKIMI Arryanto Sagala.

Menurut Sudarto yang juga sebagai Kepala BBTPPI Semarang, inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat ini, antara lain produktivitas dan kualitas garam rakyat yang belum optimal, swasembada konsumsi garam beryodium belum terpenuhi, dan belum mampu mengurangi subtitusi impor garam.

Sudarto mengatakan, sedikitnya ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mendukung penerapan dua inovasi teknologi tersebut:

Pertama, integrasi dan sinerginya antar Kementerian dan Lembaga dalam pembinaan dan pengembangan industri garam nasional.

Kedua, partisipasi BUMN melalui CSR untuk meningkatkan wirausaha baru di sentra garam rakyat dalam rangka peningkatan kualitas produksi.

Ketiga, peran serta Pemerintah Daerah, Kelompok Usaha Bersama (KUB) pegaram, dan pelaku usaha bidang garam.

“Kami berharap para BUMN turut mensukseskan program pemerintah mengenai swasembada garam konsumsi beryodium dan meningkatkan kinerja pegaram”.

Berdasarkan data BBTPPI, kekurangan konsumsi garam beryodium mencapai 201.127.800 kilogram per tahun atau setara dengan 57.465.086 orang yang memerlukan garam beryodium di sembilan provinsi, meliputi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Untuk itu, solusi mengatasi kekurangan konsumsi garam beryodium, BBTPPI mencanangkan program intensifikasi lahan pegaraman (garam rakyat dan PT Garam), pengolahan garam K3 menjadi garam bahan baku, pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) garam beryodium, dan Iodisasi di sentra garam rakyat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat, kesejahteraan pegaram, produksi dan cakupan konsumsi garam beryodium, serta menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa.

“Melalui inovasi teknologi, kami telah menghasilkan garam bahan baku konsumsi dengan kadar NaCl minimal 94,7% dan homogen serta menghasilkan garam beryodium yang memnuhi syarat langsung dari lahan pegaraman,” kata Sudarto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

PPUU DPD RI Bahas Urgensi Pemerintahan Digital

JAKARTA-PPUU DPD RI bahas tentang Pemerintahan Digital dengan Politisi yang

KSSK: Sistem Keuangan Triwulan IV 2019 Terkendali

JAKARTA-Komite Stabilitas Sistim Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan triwulan