Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur 2020-2024 Sesuai Visi Presiden

Menteri Basuki pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur pada 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

“Kementerian PUPR, khususnya, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri, “kata Menteri Basuki Hadimuldjono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11/2019). Raker perdana bersama Komisi V DPR tersebut dipimpin oleh Lasarus.

Baca :  Garuda Tak Layani Bandara Non Embarkasi

Menurutnya, di dalam Renstra 2020 – 2024, kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, ” fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), program kerja yang disusun adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 m3/kapita/tahun, lalu Penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru. Selain itu pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai antara lain Pengendalian Banjir di Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Baca :  Pemerintah Harus Moratorium Perjanjian WTO

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 2020-2024 adalah membangun 3.000 km jalan baru yang mendukung kawasan strategis antara lain Trans Papua, Manokwari – Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara).

Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok – Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas – Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar) – Tumbang Samba (Kalteng), Gempang – Pameu (Aceh).

Baca :  Presiden Minta BMKG Beli Alat Sistem Peringatan Dini