JAKARTA-Ketua DPP Perkumpulan Demi Anak Generasi (DAG) Bidang Kontra Radikalisme dan Terorisme, Ken Setiawan mengatakan kondisi Indonesia saat ini sudah masuk zona darurat hoaks. Pasalnya, berita hoaks sudah merajalela sehingga masyarakat banyak yang tertipu, dan mempercayainya.
“Banyak yang awalnya hanya menjadi korban hoaks, tapi akhirnya menjadi pelaku hoaks karena turut menyebarkan informasi yang bohong atau palsu,” ujarnya.
Keadaan ini, menurut dia, bisa memicu kelompok teroris untuk beraksi. “Mereka (teroris) itu seperti sel-sel tidur yang punya keterampilan, apabila beraksi satu orang saja maka dipastikan Indonesia bakal heboh,” katanya.
Menurut Ken, melalui hoaks akan lebih mudah menciptakan suatu kondisi yang diinginkan, dan cara itu bisa lebih efektif mempengarui sebuah opini publik.
Di lain sisi, kata dia, berita hoaks yang diulang-ulang juga seolah akan menjadi sebuah kebenaran. Maka itu, para pemecah belah bangsa ini akan terus menerus menyebarkan hoaks untuk membuat opini terbalik bahwa yang benar itu salah dan yang salah itu benar.
“Sebuah tantangan cukup berat saat ini, karena di era milenial dan media sosial banyak orang tidak berburu mencari fakta dan kebenaran, sehingga kebohongan yang diulang-ulang seolah menjadi sebuah kebenaran,” ujarnya.
Bahkan, menurut dia, matematika yang merupakan ilmu pasti itu sudah tidak pasti lagi. Ia menyontohkan, berapa orang yang datang ke aksi atas nama agama beberapa waktu yang lalu, itu matematika gagal.
Bagaimana sebuah kelompok secara masif mempengaruhi masyarakat dengan hitung-hitungan jumlah yang selama ini tidak ada yang pernah menghitungnya.
Karena itu, sergahnya kemudian, seseorang atau kelompok orang sudah tidak menemui fakta, kemudian bagaimana mereka mempengaruhi orang dengan persoalan-persoalan yang belum pasti tersebut.
“Penyebaran hoaks melalui media sosial menggiring opini publik, sehingga mempolarisasi masyarakat dengan informasi palsu yang bersifat tendensius dengan sentimen terhadap SARA,” kata dia.
Apabila hal ini dibiarkan, maka Indonesia semakin dekat dengan era post-truth dimana fakta-fakta objektif sudah tidak mampu mempengaruhi opini masyarakat dan dianggap tidak relevan.
“Masyarakat akhirnya bersandar pada keyakinan pribadi dan emosi. Yang artinya masyarakat memilih untuk menolak atau menerima kebenaran bukan berdasarkan fakta obkektif tadi akan tetapi berdasarkan keyakinan dan seleranya saja,” ujarnya.
Pemerintah membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat untuk menyaring berbagai berita dan informasi yang menyesatkan. Tak hanya bagi diri sendiri tetapi juga kepada keluarga, kerabat bahkan masyarakat luas di sekitar kita.
“Hal ini dikarenakan sebuah informasi yang keliru bisa sangat merugikan bahkan berbahaya, karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup mantan aktivis NII (Negara Islam Indonesia) itu
