JAKARTA – Pemerintah harus berani membuat kebijakan pengasingan koruptor dan bandar narkoba di pulau terpencil sebagai tempat hukuman.
Kebijakan itu akan diterapkan bila terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilu 2014.
“Salah satu pemikiran saya adalah mengirim mereka ke sebuah pulau terpencil yang disulit dijangkau dan sulit untuk melarikan diri untuk menjalani hukuman,” kata Ketua DPR, Marzuki Alie di Jakarta, Selasa (28/10).
Marzuki mengatakan kebijakan itu diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa dan akan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun menjadi bandar narkoba.
“Mereka yang dipidana karena narkoba atau korupsi harus benar-benar menjalani hukuman tanpa diberikan fasilitas lainnya oleh negara seperti ruang tahanan, makanan dan lain-lainnya yang cukup banyak menghabiskan anggaran negara,” terangnya.
Menurut Marzuki, bandar narkoba telah merusak generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, maka pantas dipindahkan ke pulau kalau tidak dihukum mati.
“Jangan sampai mereka yang merusak bangsa ini harus dibiayai pula oleh negara.Jadi rugi dua kali rakyat dan bangsa ini,” katanya lagi.
Di pulau itu, lanjut Marzuki, para napi tidak akan menikmati fasilitas ektra yang bisa mereka dapatkan atau beli di penjara-penjara yang ada seperti saat ini.
Mereka juga bisa dimanfaatkan untuk membangun pulau-pulau yang selama ini tidak bisa diolah.
”Mereka tidak akan bisa kabur, tidak akan bisa berkomunikasi dengan seenaknya seperti saat ini,” tegasnya.
Marzuki mengakui idenya muncul setelah banyak mengunjungi dan melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah pedalaman.
Kehidupan rakyat di daearh pedalaman menurutnya masih banyak yang jauh lebih sulit dari para koruptor yang masih bisa makan tiga kali sehari, mendapatkan fasilias kesehatan, masih bisa berkomunikasi dan keluar dari penjara seenaknya karena permainan dengan para petugas.
