Sementara Farid Hadi menegaskan Prabowo dan HKTI tak terlibat dalam perencanaan UU Desa.
Farid menambahkan, pernyataan Prabowo menciderai kecintaan kita pada desa dan Indonesia, bukan karena kepentingan sesaat.
Sunaji bahkan membeberkan risalah sidang di DPR bahwa Prabowo dan HKTI tak tercatat secara resmi pada dokumen.
Muqowam menjelaskan, tulisan Sutoro Eko di Facebook mewakili kita. Ini tak ada urusan 01 atau 02. Siapa yang keliru kita “embat”. Kata politisi PPP ini, pidato Prabowo itu hoaks karena bertentangan dengan fakta sejarah. Muqowam menjelaskan, lahirnya UU Desa merupakan sejarah panjang dan penuh liku. Pada 2005 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa.
Lebih jauh, kata Muqowam, pada 2012. DPR RI membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin dirinya serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat), Ibnu Mundzir (Golkar). Muqowam begitu piawai, dengan politik jalan miring, sanggup melakukan konsolidasi yang solid terhadap 30 anggota Pansus RUU Desa.
Mereka semua bersepakat bahwa RUU Desa harus ditempuh dengan cara menanggalkan politik kepartaian, sembari mengutamakan politik kenegaraan dan politik kerakyatan.
