JAKARTA-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) mengadakan Media Briefing mengenai Peran Perbankan dalam Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Hijau. Media briefing dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas dan ditutup oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Hermien Roosita. Media briefing ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait. Imam Hendargo (Deputi Bidang Tata Lingkungan KLH) menyampaikan materi Perbankan Ramah Lingkungan sebagai Instrumen Ekonomi, sedangkan Irwan Lubis (Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia) mengangkat Kebijakan Perbankan Ramah Lingkungan. Dari perbankan, hadir Felia Salim (Wakil Direktur Utama Bank BNI) memaparkan Pengalaman dalam Penerapan Perbankan Ramah Lingkungan. Selanjutnya, Raymond Bona (Deputy Chief of Party ICED-US AID) akan menyampaikan mengenai Penerapan Green Banking di berbagai Negara.
“Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas saat membuka pertemuan tersebut.
Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Imam Hendargo memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara ring of renewable energy atau sering disebut juga negeri sabuk energi. Selain minyak dan gas bumi, mulai dari Hydropower, Panas Bumi (geothermal), Surya, Angin, Arus dan Gelombang Laut, Angin, Bio Massa, Bahan Bakar Nabati semua ada di Indonesia. “Upaya menjadikan green energy sebagai fondasi energi adalah merupakan wujud nyata dari Green Economy,” demikian ungkapnya.
Isu yang tak kalah pentingnya adalah ketahanan pangan dan energi (food and energy security). Dua sektor ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian terutama karena nilai impor yang cukup besar, fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh pada inflasi dan tekanan pada nilai tukar, hingga defisit Neraca Pembayaran Indonesia. Ronald Waas menegaskan, untuk itu dukungan perbankan untuk membiayai ke dua sektor tersebut menjadi sangat penting. Pembiayaan di sektor energi dan pertanian yang ramah lingkungan (green financing) diharapkan tidak hanya menghasilkan swa-sembada energi dan pangan namun turut berkontribusi terhadap permasalahan green economy lainnya seperti penurunan gas rumah kaca yang telah menjadi komitmen Indonesia kepada dunia internasional.
Prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai eco-label products. Ini merupakan bentuk kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Dalam kerangka yang lebih makro dan bersifat jangka panjang, Bank Indonesia berharap green banking akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan nasional. Pada sisi lain, langkah ini menjadi kontribusi perbankan dalam mendukung komitmen pemerintah memperbaiki posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca.
