KMP-KIH Akhirnya Berdamai

Monday 17 Nov 2014, 8 : 18 pm
by

KMP-KIH Akhirnya Berdamai

JAKARTA-Kisruh politik di parlemen akhirnya berakhir juga. Dua kubu yang bertikai yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) secara resmi mengakhiri konflik dengan menandatangani 5 point nota kesepakatan damai di di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung Nusantara, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan kesepakatan hitam di atas putih ini maka DPR tandingan sudah tidak ada lagi. “Tidak ada lagi KIH dan KMP, yang ada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Hal ini diawali dengan perubahan UU MD3 dan diharapkan selesai sebelum 5 Desember 2014,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Jakarta, Senin (17/11).

Penandatanganan kesepakatan diawali oleh juru runding KIH oleh Pramono Anung dan Olly Dodokambey serta KMP oleh Hatta Rajasa dan Idrus Marham. Lalu tanda tangan dilanjutkan oleh ketua fraksi partai politik di DPR.

Sebelum meneken kesepakatan damai, para pimpinan DPR, perwakilan 2 kubu, dan sejumlah anggota fraksi menyantap menu makan siang lebih dulu. Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono duduk bersama di satu meja. “Ini bukan pempek, ini bakso malang. Tapi hasilnya tetap sama,” ucap Hatta Rajasa yang mengenakan kemeja batik biru sambil menikmati hidangan.

Novanto menyatakan mulai saat ini tak ada lagi konflik kubu-kubuan di DPR. Hubungan dengan pemerintah pun akan dijalankan dengan harmonis. “Mulai hari ini kita bangun bangsa ini dengan pertimbangan check and balances,” tambahnya.

Dia mengatakan, kesepakatan ini terjadi karena kedua belah pihak mengutamakan kepentingan rakyat. Dia menegaskan, tidak ada lagi DPR tandingan di parlemen. “Mulai hari ini kami akan fokus melakukan tugas dan fungsi kita sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, yang nantinya akan dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap beberapa pasal di UU MD3 dengan MPR, DPR, dan DPD,” ujarnya.

Setya meyakini, seluruh lima poin kesepakatan itu akan selesai pada 5 Desember nanti. Sebab pada tanggal itu, DPR memasuki masa reses untuk menyambut tahun masa sidang berikutnya. “Kami dari pimpinan mengharapkan mulai hari ini kita membangun bangsa ini dalam mekanisme check dan balances dengan tetap menekankan pentingnya etika eksekutif dan legislatif,” tutur Bendum Golkar ini.

Juru Runding KIH Pramono Anung menjelaskan, ada lima butir kesepakatan yang ditandatangani KIH dan KMP.

Fraksi-fraksi KIH hanya mendapatkan posisi wakil ketua dalam 16 Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Yakni Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Majelis Kehormatan. “KIH, wakil ketua saja,” kata Pramono yang ikut menandatangangani kesepakatan itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Pramono menjelaskan, salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, tentang jumlah wakil ketua Alat Kelengkapan Dewan akan diubah. Yakni, penambahan wakil ketua di setiap AKD — jika selama ini hanya 3 wakil ketua, nantinya menjadi 4 wakil. “Dulu kan 1 (ketua) ditambah 3 (wakil ketua). Sekarang 1 ditambah 4,” jelas Pramono.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan terjalinnya perdamaian antara  KMP dan KIH merupakan peristiwa yang patut disyukuri. “Saya mengajak semua untuk bersyukur karena bisa menyelesaikan problem,” kata Ibas di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Dengan demikian, lanjut dia, fraksi-fraksi dari kedua belah pihak bisa saling menghargai dan menghormati. “Ini kerja seluruh anggota Dewan karena semua memiliki kesadaran untuk menyelesaikan ini dan meninggalkan kepentingan sempit karena ada pekerjaan bersama. Ini harus kita lihat dan syukuri bersama,” jelasnya.

Tak hanya Ibas, Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat pun merasa senang akan islah kedua kubu. Dengan begitu, DPR mulai bisa bekerja maksimal. “Itu langkah bagus. Dua pihak bisa bekerja dengan untuk bisa mengejar target untuk revisi UU MD3 dengan waktu yang tidak relatif lama. ini sebuah perkembangan yang bagus. Jadi DPR bisa semakin cepat bekerja,” katanya.

Politikus PAN Saleh Dauly juga merasa bersyukur atas berakhirnya kisruh KIH-KMP. “Kita bersyukur bahwa nota kesepahaman untuk menyelesaikan polemik yang ada di DPR akhirnya ditandatangani. Artinya, semua pihak yang ada di DPR akhirnya bersatu kembali. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki kinerja DPR pada periode ini,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

BI Implementasikan Media Transaksi Lelang Swap Secara Otomatis

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan media transaksi lelang swap secara otomatis.

PUPR Berikan Bansos Sembako Senilai Rp 10 Miliar

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan Bantuan Sosial