JAKARTA-Presiden Joko Widodo diyakini menginginkan mayoritas partai yang berada di parlemen mendukung pemerintah.
Dengan langkah itu, maka pemerintah tidak lagi terbebani dengan berbagai macam tetek bengek.
“Jadi jangan dipandang sebagai sebuah koalisi partai yang gemuk. Karena yang diinginkan Pak Jokowi ini ingin kerja cepat,” kata anggota Fraksi PPP DPR RI, Saifullah Tamliha dalam diskusi dialektika demokrasi berthema “Periode kedua Jokowi, Masihkan Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?” bersama Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Namun begitu, kata Saifullah, semua tetap tergantung kepada kebijakan dan kemauan Presiden Jokowi.
Sekarang ini terdapat 9 partai yang lolos parlemen pada Pemilu 2019.
“Bisa saja, 8-9 parpol bergabung, toh konstitusi negara juga tidak mengatur adanya partai oposisi di Perlemen. Ya, bolehlah sebagai penyeimbang dan sebagainya,” tambahnya.
Hanya saja, lanjut Politisi PPP, ada fenomena yang menarik dalam pertemuan antar pimpinan partai.
Dimana saat Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh menggalang kekuatan dengan partai koalisi, yakni Golkar, PPP dan PKB, tanpa kehadiran PDIP.
“Tiba-tiba saja, PDIP bertemu dengan Gerindra, tanpa izin partai koalisi,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan tampaknya Megawati lebih nyaman bekerjasama dengan Prabowo ketimbang yang lainnya.
“Bahkan masuknya Partai Gerindra ke dalam gerbong kabinet, bisa memecah gelombang dominasi tokoh inner circle, seperti Luhut, Hendro, dan Surya Paloh,” ungkapnya.
Disisi lain, kata Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid), bisa saja Megawati mulai tidak nyaman dengan sepak terjang dan cara kerja kelompok ini, karena terlalu mempengaruhi kebijakan Presiden Jokowi.
“Masuknya Prabowo dan BG bisa memecah dominasi tersebut, secara perlahan bisa mengubah kiblat politik Jokowi dari Gondangdia bergeser kembali ke Teungku Umar,” pungkasnya.
