Komisi VI DPR Ragukan Kemampuan Irfan Pimpin Garuda

Wednesday 22 Jan 2020, 8 : 41 pm
Ilustrasi

JAKARTA-Kalangan DPR meragukan kemampuan Irfan Setiaputra dalam mengelola dan sekaligus memimpin Garuda Indonesia. Karena dilihat dari track recordnya, mantan Dirut PT Inti ini ternyata belum ada prestasi yang menonjol. 

“Ya, sebagian anggota Komisi VI DPR bilang ragu dengan dia. Apalagi disebut-sebut pernah mengundurkan diri dari posisi Dirut PT Inti,” kata anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta ditemui wartawan usai rapat dengar pendapat dengan (RDPU) Provinsi Bangka Belitung di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Bahkan, kata anggota Fraksi PDIP, rekan-rekan Komisi VI DPR sempat mempertanyakan sosok Irfan bisa membawa Garuda Indonesia menjadi lebih berkinerja.

“Internal Komisi VI DPR sendiri tak mengenal sosok Irfan. Karena itu belum pernah berkecimpung dalam dunia penerbangan,” ujarnya.

Namun demikian, Legislator asal Bali ini meminta agar jajaran direksi baru ini segera melakukan terobosan dan kebijakan guna menunjukkan keseriusan dalam mengelola Garuda.

“Direksi baru harus berani memperbaiki pelayanan terhadap penumpang, termasuk penyedian makanan dan minuman yang makin turun kwalitasnnya,” paparnya

Dulu, lanjut Nyoman, pelayanan makanan cukup bagus, sebut saja menggunakan sendok stainlless, namun sekarang malah diganti dengan sendok plastik.

“Mestinya, Garuda harus menjadi pelopor pengurangan plastik. Saya mengusulkan agar di setiap penerbangan diumumkan tentangg pengurangan penggunaan plastik sekali pake kepada penumpang,” terangnya.

Begitupun dengan fasilitas lainya, sambung Nyoman, dulu tersedia buah segar, namun sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi.

“Bahkan dulu jenis minumannya banyak, sekarang sedikit sekali,” tegasnya.

Hal yang sama diungkappkan anggota Komisi VI DPR Bambang Patijaya mengaku tak tahu pretasi Irfan Setiaputra.

“Soal kompetensi orang yang ditunjukan Menteri BUMN, saya tidak bisa berkomentar. Karena memang itu kewenangan Meneg BUMN. Saya sendiri tak mengenal sosol Irfan,” ungkapnya.

Dirinya, kata anggota Fraksi Golkar, tak memahami bagaimana prosedur pemilihan direksi Garuda. “Entah, ya. Kenapa pola pemilihannya seperti itu, apakah karena out of the box, atau bagaimana. Itu hanya Meneg BUMN yang tahu,” paparnya.

Sebelumnya, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Inti Irfan Setiaputra sebagai direktur utama BUMN penerbangan itu. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia terdapat susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berubah total.

“Direktur Utama Garuda Indonesia yakni c,” ujar pimpinan sidang RUPSLB Sahala Lumban Gaol di Jakarta, Rabu, (22/1/2020).

Sahala menambahkan bahwa RUPSLB Garuda Indonesia juga menetapkan Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama. Irfan Setiaputra merupakan mantan Direktur Utama PT Inti periode 2009-2012.

Selepas memimpin PT Inti, Irfan Setiaputra kemudian memimpin sejumlah perusahaan seperti Cipta Kridatama, Reswarw Minerga Hatama dan Sigfox Indonesia.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada hari ini, Rabu (22/1) di Jakarta menetapkan direktur utama (dirut) dan komisaris utama (komut) baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB.

Mengutip informasi dari Garuda Indonesia, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maskapai pelat merah tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB.

RUPSLB Garuda memiliki tiga agenda acara, salah satunya perubahan susunan pengurus perseroan, sehubungan dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor: GARUDA/DEKOM-104/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebelumnya Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga sempat menyampaikan bahwa Dirut baru Garuda akan ditunjuk dari kalangan eksternal serta tidak terkontaminasi oleh permasalahan-permasalahan yang ada.

Don't Miss

Anggito: Covid-19 Berdampak Ekonomi Bagi Daerah di Seluruh Indonesia

YOGYAKARTA-Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP

Diduga Tukang Tadah BLBI, KPK Harus Panggil Bos Djarum

JAKARTA-Sekitar 2000 orang masa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS)