Komnas HAM Surati Kapolri dan Menteri LHK Terkait Kriminalisasi Masyarakat Adat

PEMATANG SIANTAR-Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan telah berkirim surat kepada Kapolri serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

“Komnas HAM sudah menyurati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait persoalan konflik agraria, dan menyurati Kapolri terkait adanya penangkapan masyarakat akibat dari konflik agraria yang terjadi,” ujar Ahmad Taufan Damanik selaku ketua Komnas HAM kepada warga, Kamis (5/12/2019).

Ketua Komnas menerima perwakilan dari Masyarakat Adat Sihaporas, AMAN Tano Batak, serta perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat di ruangan Rektor Universitas  Nommensen Pematang Siantar, kemarin.

Komnas HAM  juga menawarkan  supaya pendamping hukum Masyarakat Adat Sihaporas mengusulkan Amikuskurae (memberikan keterangan dari sisi kemanusiaan oleh KOMNAS HAM dalam persidangan) kepada Pengadilan Negeri Simalungun terkait penangkapan Thomson dan Jonny Ambarita, pengurus lembaga adat Lamtoras.

Baca :  Berita Hoax Muncul Karena Kompetisi Pilkada

“Komnas HAM akan menyurati Kapolda Sumatera Utara terkait proses hukum laporan Masyarakat Adat Sihaporas,” kata Taufan yang menerima warga, setelah menyampaikan materi sebagai narasumber dalam seminar nasional “Intoleransi dan Radikalisme “.

Pada 24 September lalu, Polres Simalungun menetapkan tersangka dan menahan dua pejuang masyarakat adat Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, Sumut.

Sepekan sebelumnya, 16 September 2019, warga terlibat konflik dan bentrok kontra karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di lahan sengketa di Sihaporas.

Seorang anak usia 3 tahun 6 hulan, Mario Teguh Ambarita juga menjadi korban pemukulan terduga Bahara Sibuea selaku Humas PT TPL. Thomson Ambarita yang menjabat Bendahara Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), juga menjadi korban pemukulan terduga Bahara Sibuea, namun Thomson justru menjadi tersangka.

Baca :  Presiden Jokowi Tata Ulang Regulasi 5 Hari Sekolah

Adapun status hukum Bahara belum jelas oleh Penyidik Polres Simalungun.