JAKARTA-Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar menegaskan kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. “Pendapatan perkapita masih rendah dan pendidikannya masih lulusan SD dan atau SMP. Hal inilah yang membuat kualitas demokrasi dan Pilkada masih buruk,” katanya katanya dalam bedah buku ‘Pilkada: Penuh Euforia Miskin Makna’ di Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Menurut politisi Partai Golkar ini, faktor ekonomi dan pendidikan yang masih belum menggembirakan membuat adanya transaksional dalam Pilkada.
Diakui Rully, bangsa ini masih dalam transisi. Untuk itu masa transisi ini perlu dikawal jangan sampai ekses money politic akan merusak demokrasi. “Dan, buku ini mengingatkan kepada kita untuk me-review kembali Pilkada dengan fakta-fakta yang buruk tersebut,” imbuhnya.
Mantan wakil Sekjen Golkar, pada 5 tahun pertama, Pilkada itu belum ada masalah, tapi pada tahun 2007 mulai ada yang mengeluhkan soal Pilkada. Sehingga pada tahun 2014 ada evaluasi terhadap Pilkada. “Evaluasi terjadi karena dalam Pilkada ada jargon nomer piro wani piro (NPWP). Rakyat pun memilih calon kepala daerah karena uang,” ucap dia lagi,
Money politics itulah yang menjadikan kepala daerah yang terpilih, katanya, dia akan lupa terhadap janjinya untuk membangun dan mensejahterakan rakyat.
Menurut Rully, Pilkada dilakukan sejak tahun 2005. Dalam rentang waktu tahun 2005-2009 terjadi 350-an Pilkada. “Setiap minggu bahkan setiap hari ada Pilkada, sehingga sperti tak ada hari tanpa Pilkada,” jelasnya.
Dari Pilkada ditambah dengan Pileg dan Pilpres, sambung Rully, sehingga menjadi tontonan rakyat yang menarik. Dari sini lalu muncul konsultan-konsultan politik, usaha percetakan kaos, spanduk, dan atribut kampanye lainnya, maka Pilkada menciptakan lapangan kerja,” pungkasnya. **aec
