JAKARTA-Ada banyak pemicu yang mendorong terjadinya konflik horisontal dan vertikal di Indonesi, terutama di tahun politik 2013. Selain masalah pemilu, ancaman serius juga datang dari problem konflik tanah di daerah-daerah. “Yang bisa meledak adalah konflik tanah (agraria) di seluruh Indonesia, karena konflik itu melibatkan aparat dan pemerintah daerah. Itulah yang disebut konflik horisontal dan vertikal tersebut,” kata pengamat sosial Tamrin Amal Tomagola dalam diskusi “Meredam Konflik Horizontal di Daerah” bersama anggota DPD RI Abdurrachman Lahabato, dan Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N. Palingi di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (7/6).
Menurut Guru Besar Ilmu Sosiologi, konflik tanah itu akan menjadi ancaman serius, karena melibatkan aparat dan pemerintah daerah. “Lebih bahaya lagi kalau aparat membekingi pengusaha dan pejabat. Untung saja Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan tanah adat dan wilayat,” tambahnya.
Lebih jauh kata Thamrin, saat ini sudah mulai memanas konflik tanah rakyat tersebut yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota, dan diperparah dengan keterlibatan aparat dan preman-preman yang bergerombol sebagai beking aparat dan pengusaha itu sendiri. “Khusus pemilu sendiri, saya belum melihat ada ancaman yang serius, karena baik Pilpres, Pileg DPR dan Pileg DPD RI sendiri, rakyat tak merasa penting, karena tidak berimplikasi apa-apa selama ini bagi mereka,” tambahnya.
Namun, sambung Thamrin, konflik akan muncul seiring dengan pemilihan anggota DPD. Karena mereka DPD itu sangat berkaitan dengan ketokohan di daerah, yang dikaitkan dengan kesukuan dan agama. “Pemilihan anggota DPD rawan konflik horizontal. Konflik antar pendukung sangat mungkin terjadi,” ucapnya
Sementara itu, Abdurrachman memprediksi konflik itu bersumber dari politik. Karena akan menjadi pemicu utama di tahun politik ini. Baik pilpres, pileg DPR maupun DPD RI. Alasannya, konflik di daerah terkait pilkada selama ini selalu dipicu oleh elit politik sendiri. Apalagi dibarengi dengan penggelontoran uang atau money politics, maka konflik itu akan lebih memanas lagi dengan sikap provokasi dari tim sukses masing-masing kandidat. “Rakyat sendiri belum cerdas,” ujarnya.
Hanya saja yang menjadi pertanyaan, bahwa kenapa rakyat mudah diprovokasi dan digerakkan untuk konflik tersebut? “Karena rakyat masih miskin, lapar, kebodohan, ketidakadilan dan sebagainya. Saya berbeda dengan orang kaya dan terdidik, mereka ini jelas tidak mudah digerakkan maupun diprovokasi oleh elit,” ungkap Abdurrachman.
Oleh sebab itu John tak yakin konflik masyarakat selama ini dipicu oleh suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA, karena semua agama mengajarkan perdamaian, dan kemanusiaan yang luhur serta melarang perusakan dan pembunuhan. “Konflik selama ini dipicu oleh kesenjangan ekonomi, dan liberalisme sumber daya alam yang tidak berpihak pada rakyat. Anehnya, seolah ada pembiaran konflik, seolah bangsa ini kehilangan identitas Pancasila-nya,” tutur John. **can
