JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menandatangani kontrak kerja sama 8 wilayah kerja (WK) terminasi dan secara resmi diserahkan ke PT Pertamina. Meski demikian, Pemerintah meminta agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tetap melaksanakan hak dan kewajibannya hingga masa kontrak berakhir.
“Hak dan kewajiban antara kontraktor yang lama dengan yang baru, harus diselesaikan. Di mana-mana, kewajiban-kewajiban kontrak yang lama, harus tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kontrak,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto di Kementerian ESDM usai penandatanganan kontrak kerja sama, akhir pekan lalu.
Selanjutnya, kata Djoko, PT Pertamina sebagai kontraktor yang baru akan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sama.
PT Pertamina mendapat Participating Interest 100%, termasuk Participating Interest 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD. Pemerintah memberikan kebebasan kepada perusahaan pelat merah itu untuk mencari mitra kerja.
Pertamina juga tidak harus menjadi pemilik saham mayoritas di WK-WK tersebut. “Pemerintah tidak boleh intervensi masuk ke bisnis. Silakan saja untuk Pertamina (mencari mitra), tapi tanda tangan kontrak dulu. Sebab apa? Kalau belum tanda tangan, Pertamina kan juga nggak bisa negosiasi. Tanda tangan dulu, nanti bicara dengan Pertamina (untuk mitra),” papar Djoko.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan akan melihat satu persatu WK tersebut. Yang utama adalah memastikan produksi migas tidak turun, sebagaimana dipesankan Pemerintah.
Ditambahkan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Pertamina menginginkan mitra kerja yang menguasai secara teknis dan keuangan.
