JAKARTA-Meski banyak kelemahan soal konvensi capres Partai Demokrat. Namun mekanisme konvensi itu dinilai masih demokratis dalam penetapan capres ketimbang partai lain yang non konvensi. “Memang banyak kritik terhadap pelaksanaan konvensi capres PD, saya melihat pelaksanaan konvensi capres masih yang paling demokratis dibandingkan dengan partai-partai lain yang hanya menentapkan saja ketua umumnya (Ketum) sebagai calon presiden,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf di Jakarta, Senin,(2/9).
Menurut Asep, penetapan ketua umum partai menjadi seorang capres jelas mempersempit ruang gerak kader partai. Artinya kader terbaik dalam parpol tidak mendapat kesempatan. “Itu makanya untuk mencari calon terbaik maka dibuka ruang konvensi, itu yang dipraktekkan di negara-negara demokrasi seperti AS,” tambahnya.
Hanya saja, kata Asep, pelaksanaan konvensi capres PD yang membuka ruang untuk non kader menjadi capres justru seperti antitesa dari pelaksanaan demokrasi. “Membuka peluang kader non parpol akan membuat orang menjadi enggan bergabung ke parpol karena toh bisa ikut konvensi ala Partai Demokrat, tanpa harus bergabung ke parpol. Pemikiran akan sangat pragmatis,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komite Konvensi, Suaidi Marasabessy mengatakan sebenarnya target konvensi untuk membangun sebuah tradisi politik baru. Dimana parpol harus bersedia memberikan kesempatan anak bangsa yang memiliki prestasi. “Kalau ada polemik dan kritik mengenai keikutsertaan kader non partai itu wajar saja.Tapi tujuan kita adalah untuk memberikan peluang kompetisi seluas-luasnya,” ujarnga.
Menurut Suaidi, sistem pemilu Indonesia tidak memberikan ruang untuk kelompok independen dan hanya memberikan ruang untuk kader partai politik atau gabungan partai politik, yang notabene adalah para ketua umum partai. “Selama ini potensi besar dari anak-anak bangsa yang berkualitas tidak bisa termanfaatkan karena tidak adanya ruang untuk mereka maju sebagai calon pemimpin,” tegasnya.
Diakui Suaid, banyak pihak masih meragukan terhadap penyelenggaraan konvensi capres ini. Karena memang penyelenggaran ini masih sesuatu yang baru.”Perubahan itu seringkali menimbulkan kerisauan dan kebimbangan walaupun perubahan itu untuk tujuan yang lebih baik. Gak papa pandangan kritis muncul,” imbuhnya.
Suaidi tidak membantah konvensi ini memang tidak bisa seperti di AS, tapi paling tidak menyederhanakan sistem multi partai dengan koalisi dan sebagainya bisa membuat presiden bisa mengimbangi kekuatan di DPR yang terdiri dari banyak parpol. **cea
