Kordinasi BI-OJK Jadi Tantangan Terberat

JAKARTA-Fungsi pengawasan perbankan secara resmi telah beralih  dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Namun Mantan Gubernur BI, Adrianus Mooy mengaku tugas koordinasi antara BI dan  OJK akan menjadi tantangan terberat kedua otoritas di sepanjang 2014.  Karena itu, tidak mudah bagi kedua institusi mencegah adanya bank berdampak sistemik. “Dengan adanya OJK, secara volume pekerjaan BI berkurang. Tetapi, beban pelaksanaan kebijakan tambah berat, karena perlu koordinasi intensif di antara kedua rumah (BI dan OJK. Jadi, tantangan BI tahun ini menjadi lebih berat,” kata Adrianus Mooy saat ditemui di Gedung BI Jakarta, Kamis (2/1).

Seperti diketahui,  BI resmi menyerahkan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK pada Selasa, 31 Desember 2013 lalu. Penyerahan fungsi pengawasan ini menjadi tanda bahwa terhitung sejak 1 Januari,  fungsi tersebut sudah tidak berada lagi di tangan BI.

Menurut Adrianus, kendati kebijakan makroprudensial ada di BI, namun bank sentral harus mengetahui secara mendetail situasi makroprudensial yang ditangani OJK. “Sehingga, koordinasi dan pertukaran informasi harus dilakukan BI secara lebih cepat dan tepat,” imbuh Adrianus.

Kerjasama kedua lembaga ini, jelas dia, diharapkan bisa menciptakan sinkronisasi dalam mendesain kebijakan moneter yang bersifat makroprudensial. “Kalau ada situasi bank kurang baik, supaya koordinasi itu bisa  mencegah menjadi sistemik, tentunya harus ada langkah yang menyeluruh dari BI,” tuturnya.

Namun demikian, kata Adrianus, di atas kertas memang tampak mudah untuk meningkatkan koordinasi. “Kalau cuma ngomong doang, koordinasi itu memang tampak gampang. Kenyataannya, pelaksanaan koordinasi antara BI dan OJK akan sulit. Ini yang menjadi tantangan terberat, sehingga kualitas tugas BI sekarang menjadi lebih berat,” katanya.