JAKARTA-Anggota Komisi III DPR N.M Dipo Nusantara menegaskan kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya harus dibuka sejelas-jelasnya. Karena itu DPR minta Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak hanya menangkap lima orang itu saja, namun berani menangkap yang lainnya.
“Kejakgung jangan ragu menetapkan tersangka yang lain. Pelaku-pelaku yang lain tidak boleh lolos dari jerat hukum,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Disinggung soal pengawasan OJK yang lemah, Politisi PKB ini mengakui tentu harus ada yang bertanggung jawab. Karena tugas OJK itu mendeteksi dan sekaligus mengawasi industri asuransi yang diduga melanggar aturan.
“Jangan sampai rakyat tidak percaya lagi industri asuransi. Inikan berbahaya,” tambahnya.
Dipo merasa heran dan prihatin kenapa sejumlah perusahaan industri asuransi menjadi terpuruk.
“Baru terungkap kasus Jiwasraya, kini mulai disebut-sebut ASABRI dan kemudian Bumi Putra. Ada apa dengan industri asuransi kita,” terangnya seraya bertanya-tanya.
Legislator dari Dapil NTT 1 mengaku memahami penderitaan rakyat akibat perampokan Jiwasraya.
“Kasihan itu uang rakyat, pemerintah harus memprioritaskan pengembalian dana nasabah. Saya kira pemerintan punya strategi. Jangan sampai tidak dibayar,” ungkapnya lagi.
Karena itu, sambungnya, meski proses hukum di Kejakgung telah berjalan, namun proses politik melalui Panja Jiwasraya tetap berjalan. Sehingga masyarakat luas bisa melihat, bagaimana kasus ini berjalan.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan Panja Jiwasraya kemungkinan akan bersifat terbuka. Meski dalam tatib DPR itu pelaksanaan Panja biasanya tertutup.
“Kita minta terbuka saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya kemarin, Rabu (22/1/2020).
Darmadi setuju pemerintah memprioritaskan pengembalian dana nasabah. Karena itu memang hak rakyat, jangan sampai hilang. ***
