KP3I: Jangan Korbankan Mahasiswa Demi Keuntungan Kelompok

Kompas

JAKARTA-Riuhnya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir tidak lepas dari kepentingan kelompok. Karena kelompok-kelompok ini kemungkinan mendapat keuntungan dari penanganan kasus korupsi dari lembaga anti rasuah tersebut.

“Saya heran kenapa revisi UU KPK begitu heboh, sementara amandemen UUD 1945 tidak pernah ada mahasiswa yang demo,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Malah masyarakat mempertanyakan tujuan demonstrasi mahasiswa tersebut, karena ternyata banyak mahasiswa yang tidak paham.

“Apakah saat ini UU KPK lebih tinggi dari UUD 1945? Sehingga tidak dapat direvisi,” ungkap Tom seraya membeberkan bahwa saat ini terjadi seleksi calon pejabat lembaga negara yang diatur UUD 1945, namun tidak satu kampuspun yang melirik.

Baca :  JK: UUD Itu Bukan Barang Keramat

“Padahal pelaksanaan seleksi tidak sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku,” ujarnya

Menurut Tom, saat ini ada sebagian kelompok atau pihak yang menganggap seolah-olah lembaga KPK menjadi lembaga yang lebih tinggi dari lembaga negara lainnya yang diatur dalam UUD 1945.

“Atas kejadian dan tragedi yang terjadi akhir-akhir ini pimpinan serta karyawan KPK harus bertanggung jawab penuh,” paparnya.

Bahkan Tom menduga jangan-jangan karyawan dan pimpinan KPK mau mendirikan negara diatas negara. Padahal semua warga negara harus taat dan patuh dengan UUD 1945.

“KPK jangan mengorbankan mahasiswa demi kepentingan pribadi dan kelompok,” cetusnya.

Yang jelas, Tom mengingatkan perilaku dan ulah pimpinan. “Lembaga KPK bisa bubar tapi NKRI tidak bisa bubar. Pimpinan KPK harus ingat sumpah jabatan, sebab tidak mungkin mahasiswa demo kalau tidak dibriefing dengan cara-cara yang tidak positif,” tegasnya lagi.

Baca :  Achsanul: Pemilu di Madura Curang

Sebenarnya, lanjut Tom, KPK sudah paham bahwa belakangan ini setiap ada aksi dan demonstrasi mahasiswa selalu ditunggangi penumpang gelap.

“Mereka membuat kerusuhan, artinya KPK harus bertanggungjawab penuh atas kerusuhan selasa 24 September 2019 kemarin,” imbuhnya.

Perlu diingatkan bahwa masih banyak pekerjaan dan lembaga yang kosong. Bahkan tidak usah takut pejabat yang pensiun akan menganggur.

“Karena itu, kalau karyawan KPK punya kemampuan dan keterampilan yang baik, pun pimpinan KPK, maka masih bisa bekerja dibanyak tempat, termasuk lembaga pemerintahannya,” pungkasnya. ***