KPK Harus Terjunkan Tim Khusus Monitor Potensi Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Ciamis

Monday 1 Apr 2024, 9 : 15 pm
Ilustrasi Jalan Rusak

JAKARTA–  Mantan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerjunkan tim khusus untuk memonitor potensi korupsi di proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar).

Dugaan korupsi proyek jalan ini diduga melibatkan bupati dan wakil bupatinya.

“Akar masalah dari banyaknya jalanan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang mengalami rusak parah, pelan tapi pasti mulai terkuak.  Biang keladinya adapalgi kalau bukan adanya permainan dalam proyeknya,” ujar Mantan anggota KPKPN, cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Petrus Selestinus di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Disinyalir ada praktik upeti yang menyeret Bupati dan Wakil Bupati Ciamis,  Herdiat Sunarya dan Yana D Putra.

Karenanya, KPK seharusnya terjunkan tim khusus ke Kabupaten Ciamis ini.

“Mengapa? Karena, korupsi itu white collar crime, atau kejahatan kerah putih. Masyarakat sulit mendapatkam bukti untuk dijadikan dasar laporan,” terang Petrus yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini.

Bisa jadi, Petrus benar.

Rendahnya kualitas infrastruktur di Ciamis merupakan tanda-tanda dari maraknya praktik fee, atau upeti.

Itu korupsi juga. Bayangkan saja, fee untuk proyek-proyek jalan di Ciamis, bisa 12-17 persen.

Mau tak mau, kontraktor akan menyunat biaya proyeknya. Yang paling mudah memangkas biaya bahan baku proyek.

Misalnya ketebalan tembok (semen) atau aspal dikurangi.

Sehingga jangan heran jika jalanan atau bangunan di Ciamis, cepat rusak.

Misalnya jalan Cikuman-Ciherang, Kabupaten Ciamis, mengalami kerusakan.

Saking kesalnya warga, jalanan berlubang di situ ditanami pohon pisang.

Demikian pula kerusakan jalan di Kecamatan Panawangan dan Sukamantri.

Dan banyak lagi daerah lain di Kabupaten Ciamis.

Beredar informasi, HM, eks anggota DPRD Ciamis adalah orang suruhan Wabup Ciamis.

Dia berperan sebagai peminta jatah proyek di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Ketua DPR RI Puan Maharani saat pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato Johari Bin Abdul/Foto: Dok DPR

Ketua DPR Puan Maharani Dukung Kerja Sama Indonesia-Malaysia Sektor Maritim

JAKARTA-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan pentingnya kerja

Tuduh Ganjar Pranowo Buat Kontrak Politik dengan PDI Perjuangan, Ade Armando Dicap Brutus

JAKARTA – Dosen dan pegiat media sosial yang juga politisi