KPK Harus Umumkan Nama Penyelidik dan Penyidik Yang Kehilangan Kewenangan

Petrus Salestinus, Koordinator TPDI dan Mantan Komisioner KPKPN di Jakarta

Oleh: Petrus Salestinus

Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, tidak mengubah semangat pemberantasan korupsi oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo, dkk. Mestinya dengan perubahan UU KPK dimaksud, intensitas penyelidikan dan penyidikan mestinya stagnan, sebagai dampak dari ketentuan peralihan pasal 70C UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

UU ini dengan tegas menyatakan bahwa, pada saat UU ini mulai berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Artinya bagi Penyelidik dan Penyidik KPK harus tunduk kepada ketentuan pasal 21, pasal 24 ayat (2) dan pasal 70C UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, karena Penyelidik dan Penyidik KPK sebagai organ di dalam Pegawai KPK, harus menjadi “anggota korps profesi pegawai ASN RI atau PPPK yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Baca :  TPDI: Polri Harus Berani Lakukan Tindakan ‘Polisional’ Terhadap Rizieq Shibab

Ketentuan pasal 24 ayat (2) dimaksud otomatis berimplikasi kepada penyelidik dan penyidik KPK yang bukan ASN dan PPPK, otomatis tidak boleh atau wajib menanggalkan tugas sebagai Penyelidik atau Penyidik KPK meskipun berhak mengikuti proses menjadi ASN atau PPPK sesuai UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Undang-undang yang mengatur tentang Anggota Korps Profesi Pegawai ASN-RI antara lain adalah UU ASN-RI No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan beberapa PP dimana terdapat dua jenis ASN yaitu : pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Baca :  TPDI: Jaksa Semestinya Mengeluarkan SKPPP Kasus Ahok

Artinya bagi Penyelidik dan Penyidik KPK yang berada dalam kualifikasi PNS atau PPPK, maka tugas dan kewenangannya sebagai penyelidik atau penyidik masih melekat dan wajib dilanjutkan, sedangkan bagi Penyelidik atau Penyidik yang non PNS dan PPPK, wajib hukumnya untuk menanggalkan tugasnya.