JAKARTA-Pembebasan ribuah nara pidana (napi) oleh pemerintah ternyata membawa konsekuasi yang rumit. Aparat kepolisian harus mewaspadai aksi kriminal dari para napi. Padahal kepolisian sedang konsentrasi membantu pecegahan wabah Covid-19.
“Sebab sudah banyak kasus di berbagai daerah yang melaporkan para napi yang dibebaskan itu berulah lagi dan melakukan tindak kriminal,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam siaran persnya di Jakarta, (20/4/2020).
Lebih jauh Neta menjelaskan kasus kejahatan terbanyak berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sedikitnya ada 10 kasus dalam dua Minggu terakhir, mulai perampokan toko emas, mini market, jambret, begal sepeda motor dan lain-lain. Kasus kejahatan juga terjadi di Medan, Sumbar, Sulsel dan lainnya.
IPW berharap, kata Neta lagi, jajaran kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya harus mencermati situasi kamtibmas di Jabodetabek akhir-akhir ini. Sebab belakang aksi pencurian dan perampokan cukup marak di wilayah hukum Jabodetabek.
“Perlunya kewaspadaan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Karena wilayah Jabodetabek ini cukup banyak golongan menengah bawah bermukim,” tambahnya.
Selain itu, sambung Neta, cukup banyak warga Jabodetabek yang mencari penghasilan sebagai buruh harian, bekerja di sektor informal yang penghasilannya tidak tetap, buruh di sektor industri, dan lain-lain. Dan semua sektor itu tergolong paling parah terdampak akibat terdampak wabah Corona.
“Situasi ini diperparah lagi dengan dua hal, yakni kebutuhan menjelang Ramadhan serta dilepaskannya ribuan napi dari lapas oleh Menkumham,” terangnya lagi.
Biasanya, menurut Neta, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tingkat kriminal di Jabodetabek memang cenderung meningkat. Dengan makin sulitnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat menengah bawah di tengah wabah Corona kondisi sosial ekonomi kian sulit lagi, sehingga otomatis memberi kontribusi besar bagi meningkatnya angka kriminal.
Jadi bisa disimpulkan, lanjut Neta, meningkatnya aksi kriminal belakangan ini bukanlah kejadian biasa tapi akibat dampak dari wabah Corona yang kemudian ditambah lagi akibat ulah Menkumham yang melepaskan para napi dari lapas.
“Akibatnya semua beban ini harus ditanggung Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Sebab, selain harus mengamankan anggotanya dari virus Corona, polri juga harus mengamankan PSBB agar virus Covid 19 tidak makin meluas. Dalam kondisi ini Polda Metro Jaya juga harus menjaga masyarakat dari ulah para kriminal yang kian marak,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Neta, IPW memprediksi situasinya akan lebih sulit dan rumit lagi. Artinya, beban kerja Polda Metro Jaya kian besar dan pelik. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah apa Menkumham peduli dengan kerepotan Polri ini? Akibat ulahnya ini, Menkumham tak cukup minta maaf ke Polri dan masyarakat, tapi juga harus dicopot presiden karena sudah membuat keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat menjelang Ramadhan dan Lebaran. ***
