JAKARTA–Membangun DPR sebagai rumah rakyat mestinya tak bergantung pada perbaikan sistem internal dan peran parpol saja. Yang tak kalah penting adalah peranan aktif masyarakat madani (civil society) untuk mendorong reformasi parlemen. “Pola relasi DPR dan masyarakat madani yang saling memperkuat (empowering) akan berpengaruh positif terhadap perbaikan dan penguatan masing-masing,” kata Profesor riset LIPI Siti Zuhro dalam dialektika “Secercah Harapan Untuk Wakil Rakyat” bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan pengamat hukum Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Lebih jauh Wiwik-sapaan akrab Siti Zuhro menambahkan beberapa langkah lain membangun DPR adalah menghadirkan ikon dan environment baru. Perrlu ada nilai-nilai budaya politik baru di DPR yang bisa menjadi penyemangat dan menjadi acuan. “Reward and punishment menjadi penting bagi anggota dewan supaya seimbang. Anggota dewan tak hanya dihukum bila salah, tapi juga mestinya diberikan penghargaan bila mereka melakukan tugasnya dengan baik, ” terangnya
Sebagai show room atau etalase demokrasi, kata Wiwiek lagi, perilaku dan tindakan anggota dewa selalu diperhatikan publik. Karenanya baik buruknya DPR akan ditentukan oleh para anggotanya sendiri. “Parpol yang cerdas akan mengusung caleg-caleg andalannya untuk memenangkan pemilu. Gagal menempatkan anggota legislatif yang mumpuni akan berpengaruh negatif terhadap institusi partai, ” ujarnya.
Oleh karena itu, Wiwiek menyarankan agar DPR yang berada di MKD berfungsi sebagai penopang akuntabilitas publik maupun pengawasan yang dilakukan parpol mestinya bertindak efektif dan fungsional agar tidak ada pembiaran terhadap perilaku anggota dewan yang menyimpang. “Deteksi dini perilaku menyimpang bisa dilakukan secara pro-aktif oleh kedua lembaga ini, ” katanya.
Sementara pengamat Hukum Tata Negara, Rahmat Bagja mengatakan DPR RI periode 2014-2019 tidak bersikap kritis dalam beberapa bulan terakhir. “Kritik terhadap pemerintah hanya terjadi 2015 hingga awal 2016. Setelah itu kurang,” ujarnya
Rahmat menambahkan sikap kritis dari parlemen, akan menjadikan pemerintah bersikap hati-hati dalam menjalankan roda kekuasaannya. Hal itu pernah terjadi pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saat pemerintahan SBY parlemen kuat, itu membuat pemerintah jalannya hati-hati, yang sekarang agak-agak outside,” kata Rahmat.
Sedangkan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan pihaknya sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Salah satunya adalah keberhasilan membuat UU yang merupakan tupoksi DPR selain pengawasan dan anggaran. “Pak Akom tegaskan sebaiknya perjalanan ke luar negeri untuk pengawasan dan studi banding ditiadakan, sehingga yang ada diplomasi politik, itu pun sangat dibatasi,” ucapnya.
Kepemimpinan DPR RI saat ini kata Agus juga telah mampu menekan jumlah pengeluaran yang tidak terlalu penting, seperti kunjungan ke luar negeri.
“Hanya satu kali tiap orang dan harus pada bidangnya. Sehingga kita bisa sisihkan anggaran itu 39 triliun,” ujar Agus Hermanto.
