JAKARTA-Pemerintah memastikan akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2016 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada (17/5) mendatang. Dalam RAPBN-P ini, beberapa asumsi makro mengalami penyesuaian , termasuk perubahan pada sisi belanja negara.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa asumsi makro yang nantinya akan direvisi yakni asumsi inflasi diturunkan dari 4,7 persen menjadi empat persen. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang tadinya diasumsikan Rp13.900 per USD akan diubah menjadi Rp13.400 per USD. “Kalau pertumbuhan ekonomi tetap 5,3 persen,” tegas Darmin, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
Selain itu, lanjut Darmin, penerimaan negara akan sedikit direvisi. Seperti diketahui target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun. Revisi terutama untuk penerimaan pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan, di sisi belanja rencananya belanja kementerian/lembaga (KL), ada penurunan sebesar Rp 45,5 Triliun yaitu dari angka Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun.
Sedangkan belanja non kementerian/lembaga diperkirakan naik Rp9,6 triliun. “Dalam penurun Rp45,5 triliun, ada penghematan belanja KL sebesar Rp50,6 triliun, tapi juga ada tambahan belanja untuk keperluan yang mendesak sebesar Rp5,2 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, penghematan sebesar Rp 50,6 triliun itu dicapai dengan efisiensi belanja operasional sepetti belanja perjalanan dinas dan paket meeting. Selain itu, penghematan juga di sisi pos belanja jasa (pembayaran listrik, telepon, air serta jasa lainnya), serta pembangunan gedung baru. “Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berharap ada penghematan dari hasil lelang, terutama dari hasil lelang proyek-proyek infrastruktur. Kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan, serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini.“Itu adalah program penghematan yang harapannya yang tahap kedua itu bisa Rp29,2 triliun, sehingga total Rp50,6 triliun,” jelasnya.
Pemerintah juga akan melakukan penghematan atau di sisi lain subsidi bahan bakar minyak, khususnya untuk LPG yang diharapkan bisa berkurang sampai Rp23,8 triliun. “Tapi tentu saja ada tambahan subsidi listrik karena penyesuaian harga untuk kelas 900 MW masih ditunda sampai bulan Juli,” terangnya.
Dia menambahkan. transfer ke daerah diperkirakan akan berkurang Rp12 triliun. Sedangkan yang terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non fisik, diharapkan ada penghematan Rp8,3 triliun.
Defisit Melebar
Lebih lanjut dia menerangkan, dalam RAPBN-P ini, besaran defisit diusulkan naik menjadi 2,5 persen dari sebelumnya 2,15 persen. Total, pemerintah membutuhkan utang baru sebesar Rp 40 triliun.
Pemerintah jelasnya akan memakai anggaran Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun lalu sebesar Rp 19 triliun. Sehingga, sisa kebutuhan utang pemerintah tinggal Rp 21 triliun. “Akan terjadi pelebaran defisit dari 2,15 persen menuju 2,5 persen. Di mana ada tambahan kebutuhan utang kira-kira Rp 40 triliun,” ujarnya.
