JAKARTA-Salah satu agende KTT Asia Pacific Economi Cooperation (APEC) yang memasukkan penguatan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan agar sektor usaha ini mampu berdaya saing global dan mampu berkompetisi. “Makanya, kita perlu meletakkan kerangka kerjasama regional, sehingga kita bisa menjadi player,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof Firmanzah, dalam diskusi “APEC dalam perspektif 4 Pilar, bersama Ketua F-PKB MPR, H Muhammad Lukman Edi dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Senin,(30/9).
Menurut mantan Dekan FEUI ini, forum APEC sepakat menguatkan UKM. “Bahkan seluruh anggota APEC sepakat untuk memasukkan pembahasan penguatan UKM pada setiap pertemuan tahunan APEC,” ujarnya.
Dengan memasukkan tema penguatan UKM pada pertemuan APEC, kata Firmanzah, Indonesia berharap para pelaku UKM khususnya di negara-negara berkembang dapat memanfaatkan dengan optimal akses pasar dan sumber pembiayaan yang tersedia di kawasan Asia Pasifik.
Penguatan UKM ini, kata Mantan Dekan FEUI, sekaligus untuk memperkuat ekspor Indonesia ke sejumlah negara-negara anggota APEC.”Ekspor Indonesia ke lima negara APEC itu, paling besar, diantaranya, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan,” tambahnya.
Pemberdayaan UKM ini, lanjut Firmanzah, juga penting untuk memperbesar akses pasar yang lebih luas di Asia Pasific agar UKM-UKM nasional bisa bersaing dengan industri besar.
Sementara itu, ekonom Ichsanuddin Noorsy, mengaku pesimis dengan keikutsertaan Indonesia dalam Forum APEC tersebut. “Keberadaan APEC ini merupakan ancaman bagi kepentingan dalam negeri. Bahkan kita ini malah menjadi pecundang,” ungkapnya.
Lebih jauh pengamat kebijakan publik ini, mendesak agar semua perjanjian luar negeri yang terjadi antara 2005-2011 perlu segera diaudit. “Begitu pula dengan soal keuangan, khususnya soal utang luar negeri juga perlu diaudit penggunaannya,” terangnya.
Sedangkan Ketua F-PKB MPR, H Muhammad Lukman Edi hanya meminta pemerintah menjaga kerangka kerjasama Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) agar tidak terjadi pergeseran agenda. “Jangan sampai terjadi pergeseran, karena bagaimana pun juga APEC harus tetap menjadi forum ekonomi. Jangan membangun isu-isu yang lain,” tegasnya
Menurut mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini, dengan tidak bergesernya isu, maka ada kesempatan Indonesia untuk berperan lebih besar. “Kita bisa bermain lebih besar dan mencari manfaat dari APEC ini. Setidaknya Indonesia harus menjadi suara negara-negara berkembang,” tambahnya.
Namun yang terpenting lagi, kata mantan Sekjen PKB ini, dalam forum APEC ini, harus menjadi pelindung UKM dan kalangan industri dalam negeri. “Misalnya, liberalisasi sektoral dibidang produk-produk pertanian, yang sifatnya memberi perlindungan. Bukan liberalisasi sektor finansial, untuk perbankan. Nah, ini saya curiga,” pungkasnya. **cea
