JAKARTA-Dampak negatif pemilukada langsung ternyata sangat luar biasa. Hal ini, karena pemilukada langsung belum dimaknai untuk memilih pemimpin yang berintegritas, dan berdedikasi tinggi. “Jadi harus ada review terhadap pemilukada ini. Karena di daerah-daerah tidak muncul pemimpin yang dari, oleh dan untuk rakyat, “ kata Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro dalam diskusi “Politik Dinasti dan Demokrasi” di Jakarta, Kamis,(17/10).
Guru Besar riset ini berharap saatnya agar parpol berani melakukan instrospeksi diri atau mereformasi, terkait pemilukada ini. “Masalahnya, daerah itu membutuhkan cantolan dan petunjuk. Sayangnya hal-hal seperti ini belum ada di RUU Pemilukada,” tegasnya.
Terkait politik dinasti, kata Wiwik-sapaan akrabnya, masyarakat lebih mudah mengenalnya dengan sebutan politik kekerabatan. Hal ini merujuk pada sebuah bangunan kekuasaan yang memiliki cabang dan ranting. “Nah, cabang dan ranting ini sudah diplot menjadi bagian dari kekuasaan,” ucapnya.
Menurutnya, politik kekerabatan ini selalu dimaknai dengan cara pandang yang salah lewat proses demokratisasi elit di level lokal. Karena itulah, maka terjadi demokrasi yang tidak sehat. “Padahal proses pemilukada yang diinginkan itu, seharusnya substansial,” ujarnya.
Namun demikian, sambungnya, memang tidak bisa disangkal, dalam pemilukada langsung ini partisipasi pemilih naik tajam. “Entah karena pemilih itu didorong atas kesadaran atau karena ‘dibayar”, kita tidak tahu,” ungkapnya.
Yang jelas, katanya, dalam politik kekerabatan itu memang tidak bisa membersihkan sisa-sisa feodalisme dan primordialisme. “Ini cukup kental, karena sudah terjadi kawin-mawin dan bahkan sudah menjadi sebuah subsistem,” tuturnya.
Dalam penelitiannya, lanjut Wiwik, ada sekitar 58 kasus dalam pemilukada langsung yang cenderung bernuansa politik kekerabatan. “Dalam kasus ini, terjadi perselingkuhan politik antara politisi, birokrasi dan pengusaha. Sehingga yang terjadi tidak ada program-program dalam APBD yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
