JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan evaluasi secepat-cepatnya atas kejadian gangguan listrik massal yang melanda Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019, kemarin.
“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya,” kata Presiden di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
Di awal rapat, Presiden mempertanyakan penyebab terjadinya gangguan listrik massal tersebut. Menurutnya, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko berikut dengan rencana cadangannya. “Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” tanya Presiden.
Presiden mengingatkan seharusnya kejadian tersebut dijadikan sebuah pelajaran bagi PLN.
“Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tetapi juga banyak hal di luar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum misalnya sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa penyebab mati listrik massal yang terjadi mulai pukul 11.48 WIB tersebut adalah akibat gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV) Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah.“Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui Pak, prosesnya lambat,” ucap Sripeni.
Setelah mendengarkan penjelasan Plt. Dirut PLN tersebut, Presiden mengingatkan seharusnya kejadian-kejadian seperti ini telah diantisipasi sebelumnya.“Pertanyaan saya, bapak, ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden saat mengunjungi kantor pusat PLN antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
