Luncurkan Buku, Rizal Djalil Usul Parpol Dapat Subsidi Rp5000/Suara

JAKARTA-Kemandirian partai politik dalam membiayai operasionalnya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena selama ini subsidi parpol dari APBN hanya Rp1000/suara. “Oleh karena itu dana subsidi ini perlu ditambah agar parpol bisa mambangun kualitas demokrasi yang lebih baik,” kata anggota BPK Rizal Djalil dalam meluncurkan tiga buah buku berjudul PT. Freeport Papua, Perjalanan Lurus, dan Akuntabilitas Dana Politik di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Dalam peluncuran buku ini hadir Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mantan Pangdam Sriwijaya dan politisi PPP Yunus Yosfiah, dan anggota DPR RI dari FPDIP Maruarar Sirait. Tiga buku tersebut dari 10 buku yang telah berhasil ditulis selama 10 tahun atau dua periode menjadi anggota BPK RI (2009 – 2019).

Baca :  Pemerintah Musnahkan 23 Kapal Pelaku ‘Illegal Fishing'

Buku pertama dan kedua ‘Perjalanan Lurus dan Soal PT. Freeport) misalnya, tetap bagaimana kerjasama dengan negara terkait harus tetap baik (buku Papua). Ketiga, Akuntabilitas Dana Politik.

Sebelumnya pemerintah menetapkan besaran bantuan kepada partai politik atau dana parpol tiap tahunnya sebesar Rp1.000 per satu suara sah, atau naik dari sebelumnya Rp108 per suara sah. Hal itu berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. “Dana partai politik seharusnya Rp 5.000/suara,-. Ini sudah saya hitung. Kalau satu suara Rp 5.000,- maka partai politik bisa mandiri,” ungkapnya.

Rizal Djalil, sebelumnya menjadi anggota DPR RI dari FPAN juga selama dua periode (1999–2009). Sehingga angka 10 tersebut merupakan angka yang sempurna dan memiliki sejarah tersendiri bagi Rizal Djalil. “Selama 10 tahun belajar di DPR, saya banyak belajar kepada KH. Ma’ruf Amin (Cawapres terpilih 2019), kalangan artis, pelawak dan akademisi di Senayan ini,” tambahnya

Baca :  OJK Cabut Izin Usaha Dua Perusahaan Modal Ventura

Lebih lanjut Rizal Djalil mengakui kenapa bukunya ini diluncurkan di DPR RI, hal itu karena dirinya merasa tak pernah keluar dari Senayan ini. Sebab, di DPR ini kata dia, semua kebijakan kepentingan bangsa dan negara dirumuskan. “Jadi, saya tak pernah merasa keluar dari DPR RI ini, karena semua kebijakan negara dirumuskan di sini. Saya ikut mendorong bagaimana kebijakan itu diarahkan? Semua harus untuk kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

Sementara itu, Bamsoet menilai bisa menulis sepuluh buku ini sudah luar biasa. “Dengan tulisan ini agar beliau tetap dikenang, meski tak lagi menjabat BPK, dan buku ini akan tetap menjadi pelajaran bagi generasi mendatang, karena masa depan tak bisa lepas dari masa lalu,” katanya.

Baca :  Anggaran Mensos Melonjak Hingga Rp33,9 Trilun

Hanya saja menurut Bamsoet, sebagai politisi tak ada perjalanan yang lurus, demikian pula editor buku dan berita. Mengapa? “Karena pasti ujungnya untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Sehingga, mungkin lurus dalam pendirian, tapi tidak demikian dengan tindakan,” pungkasnya.