Malpraktek Kasus Hukum Oknum KPK

pemerhati masalah hukum, dewi tandjung

Oleh:Hj Nyai Dewi Tanjung

Miris sungguh miris melihat kondisi hukum dan lembaga hukum di negeri ini. Jual beli kasus hukum masih terjadi. Walau itu di lembaga independen yang diharapkan bersih dan profesional serta menjadi benteng para pencari keadilan. Tetapi faktanya lembaga ini jauh lebih jahat dan busuk dari lembaga hukum lainnnya. Lembaga hukum ini bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK dirancang menjadi lembaga Antikorupsi memberantas korupsi secara profesional sesuai aturan UU Anti Korupsi yang berlaku di negeri ini. Tapi pada kenyataannya lembaga ini jauh dari harapan. Lembaga ini tak ubah seperti lembaga antikorupsi yang memperdagangkan kasus. Bahkan dipakai menjadi ajang balas dendam.

Baca :  15 K/L Tak Gunakan Dana Optimalisasi Rp 4,4 T Sesuai Kriteria

Jika ada sebagian orang yang mempunyai musuh politik atau pejabat negara maka orang ini bekerjasama dengan KPK untuk membuat kasus korupsi kepada target mereka.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penyadapan adalah cara busuk KPK dalam menangkap orang-orang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa kasus korupsi yang janggal. Dan kalau boleh kita pelajari kasus yang katanya ada tindakan pelanggaran korupsi tapi sebenarnya terkadang itu kasus yang di paksakan oleh KPK untuk dijadikan tersangka. Dan korbannya tidak hanya satu orang tapi ada beberapa orang.

Bahkan ada beberapa nama pejabat yang menjadi korban malpraktek kasus hukum korupsi buatan KPK. Jadi salah besar kita mengganggap apabila orang-orang di lembaga KPK itu sudah baik dan benar bagaikan dewi penyelamat dunia.

Baca :  Serahkan Mandat ke Jokowi, Agus Rahardjo Cs Lakukan Manuver Politik

Justru oknum-oknum yang bercokol di KPK itu tidak jauh beda dengan Setan berwujud Dewa kebaikan tapi hati dan otak mereka sangatlah jahat sekali. Maka dari itu diharapkan peran besar pemerintah untuk mengaudit kembali kasus-kasus yang menimpa beberapa orang yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Carannya, pemerintah harus membentuk Badan Penyelidik dan Pengaudit kerja Oknum KPK. Lembaga ini nantinya akan membuka modus operansi oknum KPK ini dalam menjerat mangsa orang-orang yang menjadi target mereka menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Pemerintah harus berani bertindak tegas apabila terbukti adanya malpraktek kasus hukum dan jual beli kasus di KPK.
Karena itu,peran serta masyarakat untuk memantau kerja KPK pun sangat diharapkan. Dan masyarakat harus cerdas dalam menilai kerja KPK selama ini.

Baca :  Jokowi: Perbaikan Sistem Birokrasi Bisa Atasi Korupsi

Jangan memuja KPK seolah-olah orang-orang yang berada di KPK adalah Dewa penyelamatan.

Penulis adalah pemerhati masalah hukum yang juga Politisi PDI Perjuangan di Jakarta