JAKARTA – Kisruh rekaman pembicaraan terkait pencatutan nama presiden dan wapres soal permintaan saham PT Freeport malah bisa mendorong revolusi.
Alasannya melihat kondisi sekarang ini terus terang tidak ada harapan.
“Makanya saya senang melihat pemerintah dan DPR semakin arogan, karena akan mempercepat people power sebagai satu-satunya jalan menembus kebuntuan,” kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran Bandung, Indra Perwira kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Lebih jauh Indra mengingatkan munculnya masalah Freeport dan permintaan saham ini karena regulasi yang dibuat pemerintah sendiri terlihat banyak kelemahannya.
Salah satunya, soal Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan perusahaan asing yang bergerak sektor minerba untuk melakukan divestasi saham sebesar 25%.
“Ini kan kemudian memunculkan permintaan saham. Harusnya Indonesia tidak perlu punya saham Freeport. Karena sumber daya alam itu milik Indonesia,” imbuhnya.
Jadi, kata Indra, tanpa harus memegang saham pemerintah seharusnya bisa menentukan sendiri berapa saham yang harus didapat.
Komentari tentang post ini