JAKARTA-Anggota MPR RI Masinton Pasaribu menegaskan jika Indonesia berdiri dan merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah untuk semua. Untuk seluruh rakyat yang berbeda suku, agama, ras dan antar golongan. Karena itu Indoensia tak mengenal warga negara kelas dua.“Indonesia berdiri atas kebhinekaan, sehingga tak ada, dan tak boleh ada yang menonjolkan egoisme keagamaan. Siapa pun bisa menjadi presiden, menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Tak ada warga negara kelas dua,” tegas politisi PDIP itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3/2019).
Hal itu disampaikan dalam dialog Empat Pilar MPR RI ‘Merawat Kebhinekaan Indonesia’ bersama Jubir PBNU Nabil Haroen, dan pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.
Dan, dalam perjalanannya baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sangat berperan besar dalam merawat NKRI ini. “Jadi, Muhammadiyah dan NU merupakan bagian pemilik saham terbesar bangsa ini,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Karena itu jika ada ormas yang coba merusak kebhinekaan dan menolak Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indoensia (HTI), maka Muhammadiyah dan NU pasti melawan. Untuk itu pula kata Masinton, Presiden Jokowi yang berwenang kemudian mengeluarkan Perppu untuk membubarkan HTI. “Memang belum seperti konflik di Suriah, tapi indikatornya meski kecil-kecil sudah jelas. Seperti pemboman rumah ibadah, bom bunuh diri, kasus SARA Pilkada DKI Jakarta, dan sebagainya itu masih ada upaya ke arah itu,” pungkasnya.
