Memastikan Hadirnya Keadilan Ekonomi Melalui Tata Niaga Nikel

Wednesday 20 Nov 2019, 11 : 26 pm
by
Vaksin Covid19 dan Fiskal Kita
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah

Jumlah mereka sangat sedikit tetapi mereka memiliki dana besar bangun smelter. Padahal, mereka tidak memiliki lahan konsensi nikel yang luas.

Bahkan ada perusahaan yang tidak memiliki konsensi (hulu) dan hanya mengharapkan biji nikel dari konsensi tambang kecil-kecil milik pengusaha Indonesia yang tidak memiliki cukup dana untuk membangun smelter. Karena terdesak kebijakan pelarangan ekspor, konsensi yang kecil-kecil itu harus menjual biji nikel ke pabrik-pabrik smelter.

Kartel
Sementara pabrik-pabrik smelter yang berjumlah sedikit ini melakukan kartel untuk menurunkan harga pasar.

Sehingga mereka mematok harga sesuka hati. Padahal, ada Harga Patokan Mineral (HPM) yang sudah ditetapkan Dirjen Minerba dan mengikuti harga pasar London Stock Metal.

Jika mengikuti harga HPM, harga nikel seharusnya mencapai US$32/metric ton, tetapi pabrik-pabrik smelter hanya membeli biji nikel dari pengusaha jauh di bawah harga sekitar US$15-US$20/metric ton”.

Modus operandi pemilik smelter sangat lihai. Pada saat transaksi, pihak pabrik smelter menggunakan trader dan laboratorium/surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK.

Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC.

Akan tetapi, pemilik smelter mengabaikan ini. Sehingga bisa ditebak, hasil laboratorium INTERTEK ini, kadar nikel diturunkan dari hasil laboratorium yang ditetapkan pemerintah.

Contoh hasil lab Ni 1.8 diturunkan menjadi 1.3 (pemalsuan data) sehingga harga ditekan serendah-rendahnya.

Dan apabila pihak penjual (pemilik IUP) keberatan, maka akan diriject sehingga pemilik IUP akan menanggung kerugian yang sangat besar akibatnya terpaksa untuk menjual ore Ni dengan hasil lab dan harga yang ditetapkan trader.

Mengingat harga jual rendah maka nilai obyek pajak juga rendah yang masuk ke negara. Hal ini membuat negara dirugikan.

Bahkan beberapa pengakuan pengusaha nikel di Morowali mengatakan, bahwa banyak biji nikel yang tidak diberi harga dan akhirnya menumpuk.

Atas dasar itu, tidak mengherankan jika beberapa bulan terakhir ada lonjakan harga ekspor nikel yang mencapai 100-130 kapal untuk diekspor.

Ini terjadi karena permainan kartel para pengusaha nikel yang jumlahnya kecil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Soal Yerusalem, Presiden Jokowi Telepon Langsung Presiden Abbas

YOGYAKARTA-Presiden Joko Widodo mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina

Ketidakpastian Tiongkok, Jadi Tantangan Ekonomi di 2016

JAKARTA-Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada triwulan ke