JAKARTA-Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Firmanzah menilai rencana pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dapat menyeimbangkan postur fiscal dan penghematan dari anggaran subsidi BBM bersubsidi dapat dialokasikan ke sektor-sektor prioritas pembangunan lainnya.
Dalam jangka pendek, katanya, paling tidak sepanjang tahun 2015, dampak kebijakan kenaikan harga BBM akan berakibat pada inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan produk lainnya. “Masyarakat akan fokus terlebih dahulu untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih substansial dan cenderung mengurangi konsumsi barang-barang yang bersifat sekunder,” papar Firmanzah di Jakarta, Senin (29/9).
Dia menyebutkan, bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, pilihan kebijakan untuk meringankan beban dan memberikan waktu penyesuaian dapat dilakukan melalui dana bantuan sementara langsung. Namun bagi kelompok masyarakat menengah pilihannya adalah melakukan penghematan konsumsi.
Firmanzah mengakui, mencemaskan bertemunya sejumlah faktor di atas jika dilakukan secara bersamaan, yaitu tekanan eksternal dan rencana pemerintah menaikkkan harga BBM bersubsidi. Ia memperkirakan, dunia usaha akan berhadapan dengan sejumlah tantangan seperti menurunnya daya beli masyarakat, biaya modal yang meningkat dan tuntutan naiknya upah buruh akibat meningkatnya harga dari komponen hidup layak. “Apabila hal ini terjadi maka dunia usaha akan menghadapi dua tekanan sekaligus yaitu dari sisi permintaan pasar (demand-side) dan meningkatnya biaya produksi,” paparnya.
Sejauh ini, lanjutnya, tantangan dalam dunia usaha di Indonesia terkompensasi dengan besarnya pasar domestik sehingga mereka masih menikmati margin yang memadai untuk menutup biaya produksi.
Namun ketika pelemahan daya beli masyarakat terjadi sementara komponen biaya produksi juga meningkat, hal ini membutuhkan langkah-langkah antisipasi dari para pengambil kebijakan untuk memberikan stimulus pada dunia usaha nasional.
Menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, kompleks dan dinamisnya tantangan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 membutuhkan perencanaan dan penghitungan yang cermat serta komprehensif untuk antisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.
Sektor-sektor strategis seperti UMKM, pangan, energi, system keuangan, transportasi dan logistik, lanjutnya, membutuhkan perhatian khusus untuk menghadapi spiral perekonomian nasional 2015.
Ia juga menyebutkan, tidak kalah pentingnya bauran kebijakan baik di sector moneter, fiscal dan sector riil perlu segera dirumuskan bersama baik oleh BI, pemerintah, LPS dan OJK. “Koordinasi yang baik seperti yang kita tunjukkan di masa lalu sangatlah diperlukan agar fundamental perekonomian nasional dapat terus dijaga dan semakin ditingkatkan,” paparnya.
Firmanzah mengingatkan, masing-masing pilihan kebijakan yang akan ditempuh baik dari sisi moneter, fiskal maupun sector riil pasti akan berpengaruh dan terkait satu dengan yang lain. Karena itulah, perlu untuk segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh otoritas pengambil kebijakan di dalam negeri agar kebijakan ekonomi menjadi lebih komprehensif, terukur dan tepat sasaran.
