Meneropong Gugatan Class Action Akibat Banjir Jakarta

Pengamat Hukum, C Suhadi, SH, MH

Oleh: C Suhadi

Akibat bencana banjir yang melanda kota Jakarta dan sekitarnya, telah bermunculan nada nada sumbang yang menerpa kepemimpinan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dari catatan yang terus mengemuka adalah, semangat melengserkan Anies dari kursi Gubernur, disamping gugatan Class Action ini juga akibat kerugian banjir yang menimpa warga Jakarta.

Malah dari catatan yang ada, narasi gugatan Class Action yang di motori para Relawan cukup menarik untuk di simak, karena secara yuridis tindakan untuk mengajukan gugatan Class Action sebagai upaya masyarakat mencari keadilan dari kerugian banjir yang meluluh lantahkan Jakarta.

Kerugian bukan hanya materi yang bisa dituntut tetapi juga di wilayah imateriel (kerugian keuntungan yang bisa didapat, kalau Jakarta tidak dilanda banjir ).

Gugatan Class Action adalah gugatan perwakilan dari Masyarakat yang berjumlah banyak. Artinya gugatan itu harus bersipat kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kepentingan sama satu dengan yang lainnya.

Baca :  Rebutan Tahta Panas Menteri ESDM, Siapa Yang Layak?

Walaupun gugatan Class Action dapat dilakukan secara pribadi untuk memperjuangkan kepentingan kelompok, namun pada prakteknya gugatan Class Action lebih diutamakan pada kelompok masyarakat banyak.

Persoalan bukan hanya di sana, akan tetapi untuk dapat menjadikan kelompok masyarakat harus didukung akan adanya keterangan RT dan Kelurahan setempat yang intinya menerangkan bahwa yang mengajukan gugatan itu adalah benar warganya.

Dan syarat itu penting didapat agar perkara yang diajukan tidak sia-sia yang berujung ditolak oleh Pengadilan.

Bahwa dalam gugatan Class Action sebagaimana telah di utarakan diatas, terdapat dua jenis model gugatan:

Pertama; Plaintiff class action.
Artinya gugatan perwakilan oleh individu maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri maupan kelompok yang lebih besar.

Baca :  Kang Sobary: Jangan Percaya Mulut Manisnya Anies Baswedan

Kedua; Defendant class action.
Berbeda dengan plaintiff diatas, karena dalam defenden ini, pihak perwakilan yang mengajukan gugatan yang di tunjuk oleh kelompok yg di wakilkan. Dan kebiasaan ini yang diberlakukan di Indonesia serta negara negara lainnya.

Contohnya

LBH adalah sebagai penerima kuasa dari kelompok kelompok masyarakat yang hendak melayangkan gugatan Class Action ke Pengadilan. Adapun dasar hukum Class Action masih dalam bentuk Perma No. 1 tahun 2002, dan mengenai syarat pengajuan gugatan tetap berpegang pada hukum acara perdata ( HIR ).

Nah untuk masalah banjir Jakarta sudah tetap masyarakat yang merasa di rugikan haknya oleh keadaan banjir tersebut dapat mengajukan gugatan Class Action. Dan untuk memudahkannya Kelompok masyarakat dapat menunjuk wakilnya.

Baca :  Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tadi saya sudah melihat ada kelompok relawan yang sudah siap menjadi wakil dalam pengajuan gugatan Class Action yang di motori oleh Rekan Alvon dan ex relawan Jokowi juga akan siap menjadi Perwakilan dalam mengajukan perwakilan.

Menurut saya semakin banyak akan semakin bagus guna memberi efek jera kepada Pemda DKI atau siapa saja yang merugikan hak hak masyarakat sipil yang tidak sepatutnya hal itu terjadi. Dan gugatan Class Action akan jauh lebih mempunyai nilai dari pada demo turunkan Anies, karena perjuangan kearah itu tidak banyak menghasilkan, kecuali eforia peradilan jalanan yang terus tidak berujung.

Penulis adalah Praktisi Hukum yang juga Ketum Negeriku Indonesia Jaya ( Ninja ) di Jakarta