Mencari Terobosan Kebijakan
Pemerintah baru nantinya perlu menyadari bahwa, pertumbuhan ekonomi lima persen tidak cukup kuat untuk mengatasi persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemerintahan sebelumnya.
Dengan melihat trend realisasi pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan target pemerintah yang terdapat dalam RPJMN 2014-2019, pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional masih jauh dari target yang ada.
Oleh sebab itu Pemerintah perlu terobosan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari angka lima persen
Pertama, Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menghidupkan kawasan yang dilalui oleh infrastruktur besar yang sudah dibangun. Dengan cara membangun kawawan khusus atau memberikan insentif bagi dunia usaha yang berada dikawasan tersebut.
Pemerintah sudah memiliki modal infrastruktur yang cukup baik, dengan telah membangun 3.194 KM jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, 811,9 km rel kereta api, 136 unit pelabuhan, 15 unit bandara udara, 65 unit bendungan dan 12.148 km jaringan serat optik palapa ring. Terbagunnya sarana konektivitas tersebut, telah memungkinkan arus orang dan barang semakin lancar baik antar daerah maupun antar wilayah, aktivitas ekonomi diperkirakan akan bisa tumbuh berkembang di kawasan tersebut.
Sehingga akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah-daerah yang dilalui infrastruktur tersebut.Perlu segera dioptimalkan agar daerah-dearah tersebut menjadi daerah penopang pertumbuhan ekonomi.
Kedua, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan khusus industri yang produknya berorientasi ekspor.
Kebijakan ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan arus investasi asing melalui modal langsung (PMA), sehingga diharapkan kontribusi industri khususnya manufaktur semakin besar dalam PDB.
Pemerintah juga perlu melakukan diversivikasi produk ekspor, baik jenis barangnya maupun negara tujuannya. Perlu terus melakukan inovasi dan penggunaan teknologi untuk mendorong produktivitas barang ekspor tersebut.
Selain itu, Pemerintah juga perlu mulai membuka akses peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara yang selama ini tidak menjadi tujuan utama ekspor nasional.
Ketiga, Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memperbesar skema dan instrumen tabungan domestik, untuk investasi dan pembiayaan pembangunan.
Pemerintah memiliki banyak sumber tabungan domestik yang belum dioptimalkan keberadaanya, seperti: dana pensiun, dana haji, BUMN, asuransi. Pemerintah perlu mendorong agar dana tersebut ditempatkan pada obligasi pemerintah atau surat berharga syariah nasional (sukuk). Selain itu, Pemerintah perlu membuat instrumen tersendiri agar para pengusaha besar nasional menempatkan investasi portofolio dalam mata uang asingnya di Indonesia.
