Mengevaluasi Penerimaan Pajak

Beberapa hal yang patut menjadi renungan kita adalah;

Pertama: Apakah system perpajakan kita sudah memadai? Meskipun ini bukan hal baru, sejak reformasi perpajakan tahun 2000, isu ini sudah mengemuka, namun tetap saja relevan, sejalan dengan makin sophisticated-nya kegiatan perekonomian.

Saya khawatir ada jurang yang lebar antara system perpajakan dengan postur perekonomian nasional.

Misalnya, keterlambatan kita membaca masa depan untuk mempersiapkan kebijakan yang memadai tentang pertumbuhan industri digital dan sector ikutannya, perdagangan, transportasi, dan jasa.

Metoda self reporting income tax sejak tahun 1983 menyaratkan adanya kepatuhan pembayarpajak. Kepatuhan memerlukan insentif berupa kemudahan dalam membayar pajak.

Faktanya, sampai tax amnesty diberlakukan tahun 2016, dalam rentang 33 tahun praktik penghindaran pajak, transfer pricing, dan kejahatan perpajakan lainnya masih banyak terjadi.

Bahkan paska tax amnesty, dalam laporan PPATK per Juni 2019 terdapat laporan keuangan yang meningkat terkait pidana perpajakan sebanyak 738 laporan dari tahun sebelumnya 501 laporan.

Baca :  Mewaspadai Radikalisme Kaum Hoax

Pricewaterhouse Coopers (PwC) tahun ini merilis index kemudahan membayar pajak. Indonesia pada urutan 81 dengan skor 75,8.

Malaysia sedikit diatas kita dengan urutan 80 dan skor 76, Thailand pada urutan 68 dengan skor 77. Dan tentu saja Singapura jauh diatas kita dengan wilayah yang kecil, dengan urutan ke 7 dan skor 91,6.

Namun kita masih lebih baik dari Philipina diurutan 95 dengan skor 72,6 dan India pada urutan 115 dengan skor 67,6.

Saya tidak sedang mempersoalkan self reporting income tax dan tax amnesty, tetapi ada lubang yang harus diperbaiki dalam system perpajakan kita.

Agenda omnibus law perpajakan harus mampu memperbaiki hal itu.

Kita tidak membutuhkan upaya penerimaan pajak sebagai usaha taktikal, sekedar memanfaatkan momentum ekonomi seperti kerjasama AEOI.

Kebijakan pemberian insentif dan disinsentif, serta elastisitas tarif yang kompetitif harus diletakkan dalam pemenuhan proyeksi proyeksi yang lebih berjangka panjang dalam pemenuhan target pembangunan kita kedepan.

Baca :  Pejabat OJK Dilarang Terima Hadiah dan Bingkisan

Kedua; Rasio fiskus dengan wajib pajak 1:936 harusnya bukan varian penting untuk mengalamatkan kinerja perpajakan tidak sesuai target. Penggunaan teknologi informasi seperti e-filling harusnya meringankan beban fiskus.

Tantangannya adalah meliterasi wajib pajak agar melek dalam penggunaan aplikasi pembayaran pajak, sekaligus mengembangkan fitur-fitur yang kian diakrabi oleh para pembayar pajak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 merilis tingkat literasi keuangan kita jauh tertinggal dengan tingkat inklusi keuangan kita.

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19% dan literasi keuangan 38,03%. Data ini menjelaskan bahwa melek ekonomi warga jauh tertinggal dengan berbagai fasilitas layanan dan produk keuangan yang berkembang.

Saya kira, hal ini juga menjadi tantangan yang sejalan dengan tugas Direktorat Jenderal Pajakdan Direktorat Bea dan Cukai, termasuk membenahi tingkat pengetahuan sumber daya fiskus.

Ketiga; kedepan, DPR dan pemerintah harus sama-sama realistis dan kalkulatif dalam menyusun APBN.

Optimis tetap menjadi fondasi dalam menatap masa depan, penyusunan APBN tidak boleh diletakkan dalam kerangka “terlihat tumbuh pesat”, sebab bukan ini esensinya. Namun pemerintah juga tidak meletakkan usulan target realistis sebagai “ruang persembunyian” untuk menghindari kerja penuh effort.

Baca :  BI Tetap Jalankan Layanan Paska Ditetapkannya PP PSBB

Sesuai siklus APBN, pada Mei 2020 nanti, pemerintah akan mengajukan pokok-pokok asumsi makro dan kerangka kebijakan fiskal 2021.

Kesempatan itu akan menjadi momentum sejauh mana pemerintah agar lebih bisa kalkulatif dalam menyusun APBN, sekaligus merumuskan mitigasi resiko penerimaan perpajakan tahun 2020, untuk dibicarakan ke DPR.

Terakhir, jika pemerintah mengajukan pembahasan omnibus law perpajakan pada tahun 2020 ini, harus disertai berbagai studi, yang memetakan atas kemungkinan kenaikan dan penurunan di beberapa pos perpajakan pada tahun-tahun kedepan.

Termasuk dimana letaknya omnibus law dalam kerangka menopang target- target pembangunan kita secara tahunan dan lima tahunan.

Penulis adalah Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian