Menkeu: Pembangunan Manusia Jadi Prioritas

Monday 13 Aug 2018, 6 : 32 pm
by
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Simposium Cendekia Kelas Dunia 2018, di Jakarta, Senin (13/08)

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas terbesar Pemerintah karena manusia adalah aset yang paling penting dalam membangun Indonesia. Hal ini diantaranya terlihat dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Ini adalah suatu era dimana Indonesia menempatkan manusia dan pembangunan manusia sebagai prioritas yang besar. Manusia-manusia yang memiliki kapasitas yang tidak hanya mengurus diri sendiri tapi juga membangun dan mengurus orang lain,” ujarnya pada acara Simposium Cendekia Kelas Dunia 2018, Senin (13/08) di Jakarta.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan Indonesia termasuk negara berpenduduk muda terbesar dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada seperti saat ini maka pada tahun 2045 Indonesia diprediksi memiliki lebih dari 300 juta penduduk, dimana 52 persennya merupakan usia produktif, 75 persen tinggal di perkotaan, dan 80 persen penduduknya merupakan kelas menengah. Hal ini menurutnya, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengejar berbagai tujuan pembangunan yang ingin dicapai, sehingga investasi di bidang sumber daya manusia menjadi prioritas.

Pembangunan manusia, menurut Menkeu, tidak hanya dapat direfleksikan dengan anggaran pendidikan yang besar namun bagaimana anggaran pendidikan bisa digunakan secara maksimal dan optimal karena dihadapkan dengan tekonologi yang berubah secara sangat cepat.

“Dengan tekonologi yang bergerak secara cepat maka dia akan menciptakan disrupsi, disruption itulah yang kemudian membutuhkan reaksi atau adjusment policy yang perlu dilakukan,” terangnya.

Menurut Menkeu, masalah infrastruktur dan sumber daya manusia termasuk ke dalam masalah struktural yang pemerintah coba prioritaskan untuk diselesaikan. Begitu pula dengan demografi usia muda yang berjumlah lebih dari 150 juta dan 100 juta diantaranya adalah angkatan kerja, maka Indonesia membutuhkan manusia yang memenuhi kualifikasi lebih banyak lagi.

“Bonus demografi untuk masalah struktural yang kedua yaitu manusianya, maka dibutuhkan sistem pendidikan yang sifatnya long life learning, sehingga sekarang tidak bisa lagi belajar hanya di sekolah atau universitas atau berhenti setelah dapat gelar,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Waspadai, PP 72/2016 Bertentangan Dengan UU BUMN

JAKARTA-Masyarakat mempertanyakan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016

Tersandung Lemahnya Permintaan AS dan Tiongkok, Harga Minyak Dunia Tergelincir

JAKARTA-Harga minyak mentah dunia jatuh tergelincir pada penutupan perdagangan Senin