Menkeu: Perlu Reformasi Multilateral Development Banks

Jumat 3 Mei 2024, 3 : 23 pm

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga menjabat sebagai Gubernur IsDB untuk Indonesia, menegaskan reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) sangat dibutuhkan saat ini untuk mengatasi tantangan-tantangan global dan  dapat dilakukan melalui prinsip bigger, better, and bolder MDBs.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menjadi salah satu narasumber dalam  seminar Midway Momentum: Cherishing IsDB at 50: Charting A Course for Augmenting SDGs Financing  dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank-IsDB) di Riyadh, Arab Saudi pada 27-30 April 2024 lalu.

“Bigger berarti MDBs harus memperbesar kapasitas pembiayaannya antara lain melalui optimalisasi balance sheet dan melalui pembiayaan inovatif lainnya, sehingga dapat lebih banyak menyalurkan pembiayaan kepada negara-negara anggota,” tandas Menkeu.

Sedangkan better jelas Sri Mulyani, terkait dengan perbaikan proses bisnis MDBs dalam mempersingkat waktu dan simplifikasi proses bisnis.

Bolder berarti MDBs harus lebih efektif dan program atau pembiayaan yang ditawarkan mempunyai manfaat yang besar (impactful) bagi negara anggota atau publik.

Menkeu memimpin delegasi dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank-IsDB) di Riyadh, Arab Saudi pada 27-30 April 2024 lalu.

Pertemuan tersebut mengakomodasi diskusi antar negara-negara anggota dan pengamat dari organisasi internasional dan regional akan isu-isu pembangunan dan institusi.
Selain itu, Pertemuan Tahunan kali ini juga merupakan pertemuan spesial untuk memperingati 50 tahun berdirinya IsDB.

Pertemuan ini juga istimewa bagi Indonesia karena merupakan pertama kalinya bagi Indonesia untuk hadir dan duduk sebagai pemegang saham terbesar ketiga pada IsDB, setelah Indonesia berhasil melakukan peningkatan modal pada tahun 2023 lalu.

Selanjutnya, pada agenda utama Sidang Tahunan yaitu Plenary Session, para Gubernur IsDB menyetujui In Riyadh Declaration.

In Riyadh Declaration merupakan acuan bagi IsDB dalam memperkuat prioritas dasar IsDB dan menyusun perencanaan strategis jangka panjang dalam lanskap global yang berubah dengan cepat.

Deklarasi tersebut menekankan kembali prinsip – prinsip IsDB, komitmen para Gubernur terhadap tujuan IsDB, dan acuan dalam perencanaan strategi masa depan IsDB.

Deklarasi tersebut juga mencakup faktor-faktor pendukung utama yang terkait dengan Grup IsDB, kesiapan kelembagaan, sumber daya, dan posisi strategis IsDB.

Dalam agenda utama lainnya, Pertemuan Meja Bundar (round table meeting) Gubernur IsDB, Menkeu bersama para Gubernur lainnya berdiskusi mengenai potensi pembentukan lembaga baru di bawah IsDB yang khusus bertujuan memberikan pembiayaan murah (konsesional) melalui new concessional window.

Pada pertemuan tersebut, Menkeu mengapresiasi dan mendorong pembiayaan konsesional baru sebagai upaya untuk membantu negara miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Menkeu menyarankan agar IsDB dapat belajar dari skema pembiayaan konsesional MDB lainnya seperti International Development Association (IDA) World Bank dan Asian Development Fund (ADF) Asian Development Bank.

Menkeu juga menyoroti bahwa dalam jangka panjang harus sangat berhati-hati atas pengelolaan dan kelanjutan pembiayaan program ini mengingat mayoritas negara anggota IsDB adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

MOBIL ESEMKA

Menperin: Kehadiran Mobil Esemka Beri Efek Ganda Perekonomian

SOLO-Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menargetkan kehadiran mobil bermerek ESEMKA

Komisi IV Apresiasi Kebersihan Tempat Pelelangan Ikan di Sorong

JAKARTA-Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberikan apresiasi kepada masyarakat