JAKARTA-Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat membutuhkan intervensi pemerintah. Hal ini penting mengingat kondisi geografis yang sulit terjangkau dan penduduk yang tersebar tidak merata. “Apalagi dinamika pembangunan Papua dan Papua Barat yang tahun-tahun ini maupun di masa depan menjadi kawasan investasi. Investor membutuhkan kepastian dukungan telekomunikasi di berbagai kota maupun di pelosok wilayah,” kata Velix Wanggi putra asal Papua, yang pernah sebagai Staf Khusus Presiden RI Tahun 2009-2014 di Jakarta, Senin (29/8).
Saat ini, lanjut Felix, jaringan telekomunikasi cukup dirasakan di kota-kota di Papua dan Papua Barat. Namun dengan kapasitas jaringan yang terbatas atau kecepatan telekomunikasi yang masih lambat. Dari sisi operator, Telkomsel dan salah satu operator lain telah melayani rakyat Papua selama ini. “Terkait ini Telkomsel menjadi pemain dominan,” kata Calon Gubernur Papua Barat ini.
Yang menjadi pekerjaan rumah adalah daerah-daerah terpencil, pedalaman dan pulau-pulau kecil yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi. “Kita berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dan para operator yang beroperasi di Papua,” ujarnya.
Telekomunikasi, menurut Velix, memberi manfaat besar dalam membuka isolasi wilayah, dan bahkan membuat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan berjalan lebih baik. Petugas-petugas paramedis, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian maupun para anggota TNI/Polisi yang bertugas di pedalaman-pedalaman akan lebih nyaman, betah di tempat tugas.
Menurut Velix, pemerintah perlu merumuskan kebijakan insentif kepada para operator telekomunikasi, seperti ijin penggunaan lahan, kemudahan proses ijin BTS, kerja sama sharing budget dengan Pemda dalam membangun BTS di pedalaman maupun insentif pajak bagi mereka yang berinvestasi di daerah-daerah yang sulit di pedalaman.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan direksi dari enam operator telekomunikasi, Kamis (25/8) lalu, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Alex J Sinaga menjelaskan, Telkom dan Telkomsel berkomitmen membangun jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan, pihaknya selalu membangun melebihi kewajiban yang tertera dalam komitmen saat mendapatkan modern licensing.
Dirut Telkomsel Ririek Adriansyah menambahkan, tiap tahun Telkomsel membangun sekitar 15 ribu BTS, termasuk di Indonesia timur dan daerah-daerah terpencil. Bahkan di daerah perbatasan ada 700 BTS lebih milik Telkomsel. “Dari 120 ribu BTS Telkomsel yang ada saat ini, lebih dari 17 ribu BTS ada di daerah-daerah remote yang posisinya merugi. Meski merugi, kami tidak matikan BTS-BTS di daerah remote tersebut,” kata Ririek.
Mendengar penjelasan dirut Telkom dan Telkomsel itu, anggota Komisi I DPR RI dari FPDI-P, Effendi Simbolon melakukan interupsi. “Dalam Rapat Kerja dengan Menkominfo kemarin (Rabu, 24/8), Pak Menteri mengatakan, siapa suruh Telkom bangun jaringan hingga ke seluruh Tanah Air. Menkominfo tidak pernah suruh. Lalu, siapa yang suruh Telkom bangun jaringan di daerah terpencil itu?” kata Efendi Simbolon.
Dalam Raker Komisi I DPR RI terpisah, Rudiantara mengatakan, “soal kewajiban Telkom membangun di daerah remote. Saya katakan bahwa saya tidak pernah minta Telkom untuk membangun daerah remote. Bahwa ada Menteri BUMN minta kepada Telkom sebagai BUMN untuk membangun di daerah remote tertentu, ya tidak masalah.”
Alex J Sinaga menjelaskan, sebagai perusahaan negara, Telkom berkomitmen untuk membangun jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia sejalan dengan amanat Nawacita. “Jadi, saat kami mendapat lisensi telekomunikasi secara nasional, kami berkomintmen untuk membangun jaringan di seluruh pelosok Tanah Air. Sebagai perusahaan negara, kami membangun lebih banyak,” kata Alex Sinaga.
Telkom Bangun Papua
Sementara itu, Kepada Dinas Kominfo Propinsi Papua Kansiana Salle mengatakan, pembangunan telekomunikasi di Papua banyak dilakukan oleh Telkom. Jaringan fiber optik yang telah dibangun Telkom antara lain meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabuaten Mimika dan Kabupaten Merauke.
Sedangkan untuk pembangunan BTS, Telkomsel lebih banyak dan meliputi daerah pinggiran dan pengunungan. Ada juga BTS yang dibangun dengan biaya dari dana Universal Service Obligation (USO). “Bangun BTS itu tergantung pasar dan return on investment (ROI). Kalau Telkom Group (Telkomsel) tentunya karena BUMN, pasti ada kebijakan pro-rakyat,” kata Kansiana.
Kansiana mengatakan, dari awal, di Papua, operator mempunya kesempatan yang sama untuk membangun jaringan telekomunikasi di Papua. “Pemda sudah memberi stimulus, tetapi operator swasta kan tetap mempertimbangkan ROI,” kata dia.
